Sentralkaltim.id, Samarinda – Program Gratispool untuk pendidikan tinggi menjadi salah satu kebijakan yang banyak dibicarakan. Menurut Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, program ini membawa manfaat besar, namun masih membutuhkan penguatan regulasi dan perencanaan agar tidak memunculkan masalah teknis, terutama soal pembayaran UKT.
Ia menyebutkan bahwa program sebesar ini idealnya memiliki landasan hukum berupa peraturan daerah agar implementasinya tidak menjadi beban bagi kampus dan mahasiswa.
“Gratispool untuk pendidikan tinggi ini harus benar-benar dianalisis dan dipikirkan dalam perspektif regulasi, menurut saya harus didasari peraturan daerah. Problematika ke depan semakin besar, karena penerima program ini sampai semester delapan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidaksinkronan jadwal pembayaran UKT dan realisasi anggaran.
“Bayangkan UKT harus dibayar Januari, sementara anggaran mungkin baru bisa direalisasikan Februari. Itu harus dipikirkan pemerintah agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran UKT,” tegasnya.
Ia juga menemukan sejumlah persoalan teknis, seperti mismatch antara kuota dan redistribusi kampus.
“Program ini sangat baik, tapi harus dikelola dengan perencanaan dan evaluasi yang ketat agar tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
