Sentralkaltim.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi kebijakan pemerintah daerah terkait pemangkasan Tambahan Transfer Ke Daerah (TKD) hingga 73 persen. Ia menyebut pemerintah sudah mulai membatasi kegiatan seremonial agar sesuai dengan kondisi fiskal saat ini.
Hasanuddin menjelaskan bahwa pembatasan kegiatan di hotel bukan berarti pelarangan total. Pemerintah daerah tetap harus menerima tamu dari luar daerah dan menyediakan fasilitas rapat yang memadai.
“Mengurangi bukan berarti tidak ada. Ya mengurangi untuk internal, tapi kalau misalnya ada kunjungan dari daerah lain, ya nggak mungkin lah. Pasti ada ya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah efisiensi sudah terlihat dari kebiasaan baru pemerintah yang kini lebih banyak mengadakan rapat di kantor gubernur daripada di hotel-hotel.
“Maka sekarang rapat-rapat di gubernur itu selalu dilakukan di kantor gubernur, termasuk kita,” jelasnya.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa DPRD tetap menjalankan kunjungan kerja sesuai tugas dan fungsi pengawasan, termasuk kunjungan dalam kota yang dikategorikan sebagai kunjungan daerah.
Menurutnya, pengurangan anggaran harus dilakukan secara cermat agar tidak menghambat pelayanan publik. Ia menilai pemerintah sudah berada pada jalur yang tepat dalam melakukan penyesuaian.
Ia berharap kebijakan efisiensi dapat dipahami publik sebagai langkah realistis di tengah penurunan pendapatan daerah.
