Sentralkaltim.id, Samarinda – Di tengah memanasnya isu keterlambatan pencairan Gratispol yang menimbulkan tanda tanya di berbagai kalangan, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya bisa dijaga dengan satu hal: ketepatan menunaikan janji. Baginya, setiap komitmen yang diumumkan kepada masyarakat bukan sekadar pernyataan politik, tetapi kontrak moral yang tidak boleh dilanggar.
Makmur mengatakan banyak pihak, baik pemerintah maupun swasta, tengah menyuarakan persoalan tersebut. Ia menekankan bahwa janji politik adalah sesuatu yang selalu diingat dan dicatat masyarakat.
“Harapan kita tentunya kalau sudah merupakan suatu janji, jangan main-main dong. Rakyat pasti akan mencatat janji-janji kita,” ujarnya.
Ia menilai konsistensi pemerintah pusat dapat dijadikan contoh. Sebagai pembanding, ia menyinggung kebijakan makan bergizi dari Presiden Prabowo yang tetap berjalan meski menghadapi berbagai tantangan teknis dan anggaran.
“Sedangkan Presiden yang berjanji makan gratis, itu pun dilakukan bagaimanapun caranya. Jadi kita juga harus konsisten terhadap janji-janji kita,” tegas Makmur.
Menurutnya, pejabat daerah harus berhati-hati dalam menyampaikan janji agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Pemahaman kondisi anggaran juga penting agar janji tersebut benar-benar dapat diwujudkan.
“Saya itu hati-hati betul dalam ucapan seperti itu. Kalau perlu, biar enggak janji pun kita wujudkan. Apalagi janji,” pungkasnya.
