SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Upaya Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membangun sistem pendidikan inklusif kini memasuki fase yang lebih terstruktur. Pemerintah tidak lagi hanya menyediakan layanan di titik-titik tertentu, tetapi menargetkan seluruh sekolah reguler siap melayani anak berkebutuhan khusus (ABK). Langkah ini ditempuh melalui penempatan guru inklusi yang sedang ditempa melalui jalur pendidikan formal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, menjelaskan bahwa hingga akhir 2025 terdapat 121 guru inklusi yang telah lulus pelatihan dan memperoleh sertifikasi kompetensi. Sementara itu, 300 guru sedang menjalani pendidikan S1 inklusi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
“Program beasiswa daerah memastikan seluruh peserta dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala biaya. Guru inklusi harus dibangun melalui fondasi akademik, bukan pelatihan singkat,” ujarnya.
Menurut Mulyono, kebijakan ini merupakan respons atas ketimpangan layanan bagi ABK di Kutim. Dengan luas wilayah dan terbatasnya jumlah SLB, pemerintah memilih strategi transformasi paradigma: dari segregasi menuju pendidikan inklusif total. Artinya, setiap sekolah wajib menyiapkan ruang belajar yang mampu menyesuaikan kebutuhan siswa, bukan sebaliknya.
Program ini mencakup penyusunan kebijakan daerah tentang layanan pendidikan inklusif, pengembangan kurikulum diferensiasi, peningkatan kapasitas sekolah, dan pemetaan kebutuhan per kecamatan. Selain guru, pemerintah juga menyiapkan mitra profesional seperti terapis wicara, psikolog pendidikan, dan konselor untuk memperkuat ekosistem layanan.
Mulyono menekankan bahwa inklusi bukan hanya tentang menerima ABK, tetapi tentang merancang pembelajaran yang menempatkan keberagaman sebagai bagian dari proses pendidikan.
“Anak disabilitas tidak boleh ditempatkan sebagai tamu. Mereka bagian dari komunitas sekolah,” katanya.
Tahun 2026 ditetapkan sebagai target seluruh sekolah di Kutim berstatus siap inklusi. Pemerintah berharap transformasi ini menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kemanusiaan.
“Kalau ruang kelas bisa menerima semua anak, maka masyarakat pun akan belajar melakukan hal yang sama,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
