Sentralkaltim.id, Samarinda – Masih adanya anak-anak di wilayah terpencil Kota Samarinda yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menilai pemerintah perlu menghadirkan sistem pendidikan yang mampu menjangkau anak-anak dari keluarga pekerja perkebunan yang memiliki mobilitas tinggi.
Menurut Puji, kehidupan para pekerja kebun yang sering berpindah tempat kerja membuat pendidikan anak menjadi tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak anak terpaksa putus sekolah karena harus mengikuti perpindahan orang tua mereka dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
“Pernah ada sekolah yang awalnya ramai, tetapi akhirnya hanya tersisa beberapa murid karena masyarakatnya berpindah,” ujar Puji, Sabtu (9/5/2026).
Ia menjelaskan, kondisi serupa masih ditemukan di sejumlah wilayah pinggiran Samarinda, seperti Batu Besaung dan Berambai. Selain faktor jarak, akses jalan yang terbatas serta minimnya sarana transportasi juga menjadi kendala utama masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan maupun pelayanan dasar lainnya.
Dalam beberapa agenda peninjauan lapangan, Komisi IV DPRD Samarinda juga menemukan masih ada anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan secara layak. Bahkan, Puji mengaku pernah melihat seorang anak usia dini berjalan sendirian di kawasan hutan menjelang malam untuk membeli kebutuhan keluarganya.
Selain persoalan pendidikan, DPRD juga menemukan masih banyak warga yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan meskipun telah lama tinggal di Samarinda. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mengakses berbagai program bantuan dan layanan pemerintah.
“Kalau tidak memiliki administrasi yang jelas, mereka juga akan kesulitan masuk dalam program pemerintah,” katanya.
Puji menilai konsep sekolah asrama dapat menjadi solusi agar anak-anak tetap memperoleh pendidikan secara berkelanjutan tanpa terganggu perpindahan pekerjaan orang tua mereka. Dengan sistem tersebut, proses belajar anak dapat berlangsung lebih stabil meski keluarga mereka berpindah lokasi kerja.
Ia juga meminta pemerintah lebih aktif melakukan pendataan terhadap masyarakat rentan di kawasan pinggiran kota. Langkah itu dinilai penting agar warga tidak terus terisolasi dari layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga perlindungan anak.
Menurutnya, persoalan di wilayah terpencil Samarinda tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menyangkut kemiskinan, ketimpangan pembangunan, layanan kesehatan, serta perlindungan anak yang saling berkaitan dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
“Jangan sampai di tengah pembangunan kota modern masih ada anak-anak yang hidup tanpa akses pendidikan dan perlindungan yang layak,” pungkasnya.(*)
