Sentralkaltim.id, Samarinda – Anhar, anggota DPRD Kota Samarinda Komisi III, menyoroti kekurangan guru di Samarinda mencapai sekitar 700 orang, yang saat ini ditopang guru honorer.
Kebijakan pusat menghilangkan guru honorer berpotensi memperburuk situasi, karena daerah seperti Samarinda bergantung pada mereka.
“Bukan guru honorer yang dihilangkan, menterinya yang diganti,” tegas Anhar saat diwawancarai, Senin (9/5/2026).
Ia menilai Menteri Pendidikan, dengan latar belakang Muhammadiyah yang sukses di pendidikan swasta, seharusnya paham kualitas guru honorer tak kalah dengan PNS.
Tugas pemerintah cari solusi anggaran, karena kekurangan guru ancam target anti-stunting dan kualitas pendidikan.
Anhar menekankan pendidik sebagai instrumen utama, di tengah pensiun tahunan sekitar 100 guru.
Kota Samarinda tak bisa disamakan dengan Jakarta; kebijakan pusat jangan salahkan daerah jika timbul gejolak. Pungkasnya(*)
