SENTRALKALTIM.ID, Samarinda – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menyoroti keras insiden kapal ponton bermuatan batu bara yang kembali menabrak Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Samarinda pada Minggu (25/1/2026) pagi.
Seno menegaskan, pihak penabrak wajib bertanggung jawab penuh, terlebih insiden tersebut diduga terjadi di luar jam operasional yang seharusnya berlaku bagi lalu lintas tongkang di Sungai Mahakam.
Kepada awak media, ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan segera meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Samarinda.
Bersama dengan Pelindo untuk melakukan perhitungan menyeluruh atas dampak kerusakan jembatan dan memastikan adanya mekanisme ganti rugi.
“Kita harus minta ganti rugi kepada penabrak. Apa pun risikonya, itu harus dilakukan,” tegas Seno, Senin (26/1/2025).
Ia menjelaskan sebelum insiden ini terjadi, Pemprov Kaltim sebenarnya telah menggelar rapat koordinasi dengan KSOP terkait pengaturan lalu lintas kapal tongkang di Sungai Mahakam.
Namun, menurutnya, hasil kesepakatan tersebut belum diimplementasikan secara maksimal di lapangan.
Seno belum merinci tingkat kerusakan yang ditimbulkan akibat tabrakan tersebut.
Namun, berdasarkan laporan awal yang diterimanya, sejumlah pilar jembatan mengalami goresan.
Jika hasil pemeriksaan teknis menunjukkan adanya kerusakan struktural yang lebih serius, opsi penutupan sementara jembatan demi keselamatan publik tidak akan dihindari.
“Kita akan segera lakukan rapat terbatas lagi. Kalau hasil investigasi PUPR nanti tidak baik, maka jembatan harus kita tutup sementara,” ujarnya.
Seno bilang, insiden berulang di Jembatan Mahulu sudah berada di titik yang tidak bisa lagi ditoleransi.
Segingga ia menilai, persoalan ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas sungai, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat dan kelancaran roda perekonomian daerah.
“Ini tidak bisa kita maafkan begitu saja. Ini masalah sangat serius bagi Kalimantan Timur. Jembatan Mahulu adalah tulang punggung perekonomian dan logistik kita,” tegasnya.
Seno juga menyinggung upaya Pemprov Kaltim yang telah berulang kali, menyurati pemerintah pusat terkait insiden serupa.
Bahkan, Gubernur Kaltim disebut telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI hingga tiga kali.
“Kita minta Kemenhub betul-betul memberi perhatian, karena jembatan ini aset pemerintah provinsi dan dibangun dari uang rakyat,” katanya.
Lebih dalam, Seno menegaskan bahwa insiden ini kembali membuka urgensi pengalihan kewenangan pengelolaan Sungai Mahakam kepada pemerintah provinsi.
Pasalnya, hingga kini, sungai utama tersebut masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
“Mahakam ini punya potensi besar untuk meningkatkan PAD. Tapi selama puluhan tahun, Kaltim tidak menikmati apa-apa,” pungkas Seno.
