Sentralkaltim.id, Samarinda – Insentif menjadi persoalan penting yang disampaikan forum pengawas madrasah kepada Komisi IV DPRD Kaltim. Para pengawas harus mengeluarkan biaya transportasi dan akomodasi secara mandiri untuk menjalankan tugas pengawasan di lapangan.
Agusri menegaskan bahwa tuntutan tersebut masuk akal sebab beban kerja pengawas terus meningkat seiring jumlah madrasah yang bertambah.
“Yang kedua adalah soal insentif. Pengawas madrasah meminta adanya insentif sebagaimana pengawas di bawah Diknas. Tadi juga disampaikan bahwa pengawas agama di sekolah negeri seperti SMA dan SMK tidak pernah mendapatkan insentif, padahal untuk menjalankan tugas mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, penginapan, dan lainnya. Ini jelas tidak adil,” tegasnya.
DPRD membuka opsi kerja sama pendanaan antara Pemprov Kaltim dan Kemenag untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Betul. Mereka juga mengusulkan dukungan terkait mobilitas. Secara regulasi, sebenarnya memungkinkan dilakukan dukungan pembiayaan dengan mekanisme kerja sama. Misalnya melalui MoU antara Pemprov dan Kemenag, lalu pendistribusian anggarannya melalui Kemenag. Aspirasi ini kami catat dan akan kami teruskan kepada pimpinan dan Pemerintah Provinsi,” katanya.
Aspirasi ini dipandang penting agar tidak terjadi kesenjangan kesejahteraan antara pengawas madrasah dan pengawas sekolah umum.
Agusri menambahkan bahwa dukungan anggaran yang adil akan berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan berbasis keagamaan.
