Sentralkaltim.id, Samarinda – Beban pekerjaan para pengawas madrasah dan pendidikan agama Islam di Kalimantan Timur semakin berat dari tahun ke tahun. Mereka harus memastikan mutu pendidikan berjalan dengan baik, namun di sisi lain tidak mendapatkan insentif maupun fasilitas pendukung dari pemerintah provinsi.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat kinerja pengawasan yang seharusnya dilakukan secara intensif di setiap satuan pendidikan. Pasalnya, tugas para pengawas bersifat mobile dan menuntut kehadiran langsung di lapangan.
“Sementara pengawas ini kan sifatnya mobile, satu pengawas harus mengawasi sekitar 20 sekolah. Kalau tidak ditunjang dengan insentif dan sarana prasarana, berat mereka melaksanakan tugasnya,” ungkap Darlis.
Ia menjelaskan, kesenjangan tersebut menyebabkan banyak pengawas hanya mampu melakukan pemantauan dari jarak jauh. Padahal pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan proses belajar-mengajar berjalan sesuai standar.
“Banyak pengawas tidak bisa berjalan di lapangan. Hanya koordinasi lewat telepon saja. Karena kalau mereka turun langsung, tidak ada biaya perjalanan, tidak ada insentif. Itulah yang menyulitkan mereka dalam menjalankan tugas pengawasan,” terangnya.
Meski demikian, menurut Darlis, semangat para pengawas untuk tetap mendampingi sekolah tidak pernah padam. Namun ketidakadilan dalam hal dukungan anggaran tak bisa dibiarkan terlalu lama karena berdampak langsung pada kualitas pendidikan agama di Kaltim.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong pemerintah provinsi untuk segera mengalokasikan anggaran guna memperbaiki kondisi tersebut. Perhatian kepada pengawas harus menjadi bagian dari komitmen peningkatan mutu pendidikan di daerah.
