Sentralkaltim.id, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur mengambil langkah tegas untuk memastikan seluruh pembangunan infrastruktur di penghujung tahun anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. Kedisiplinan pelaksanaan kontrak menjadi fokus utama agar tidak ada proyek yang mangkrak atau meninggalkan persoalan keuangan pada penutupan 2025.
Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menyampaikan bahwa pihaknya baru saja mengadakan rapat pengawasan bersama Dinas PUPR-Pera dan Dinas Perhubungan. Forum tersebut, kata dia, menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mitra kerja secara menyeluruh.
“Rapat kemarin menjadi forum krusial untuk membedah capaian kinerja serta mengidentifikasi hambatan di lapangan dari dua dinas yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur Kaltim,” ujar Abdulloh.
Ia menegaskan bahwa DPRD tidak ingin kontraktor menganggap penambahan waktu kerja sebagai opsi yang mudah. Semua pihak yang terlibat diminta menyelesaikan tugas sesuai kesepakatan awal agar tidak mengganggu siklus anggaran.
“Kami tegaskan, kebijakan kontrak akan sangat ketat. Tidak ada perpanjangan kontrak kerja jika proyek tidak selesai atau terputus,” tegasnya.
Komisi III juga memastikan bahwa pembayaran akan diberikan berdasarkan progres nyata di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya laporan fiktif atau pekerjaan yang hanya sekadar formalitas.
Untuk memperkuat langkah tersebut, seluruh anggota komisi dijadwalkan melakukan tinjauan langsung ke proyek-proyek yang tersebar di berbagai daerah sesuai pembagian Dapil. Pengawasan lapangan diyakini mampu menekan penyimpangan dan mempercepat penyelesaian kendala teknis.
Selain memastikan kualitas bangunan, pengawasan ini juga dilakukan agar tidak terjadi carry over pekerjaan ke tahun selanjutnya yang berpotensi menghambat program prioritas 2026. Komisi III mengingatkan pemerintah untuk menjaga tempo kerja agar selaras dengan target penyerapan.
Dengan pendekatan yang lebih ketat dan pengawasan langsung, DPRD berharap seluruh pembangunan infrastruktur di Kaltim dapat tuntas sesuai jadwal dan memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung.
