Sentralkaltim.id, Samarinda – Menyusutnya postur APBD Kalimantan Timur tahun 2026 memunculkan kekhawatiran baru mengenai efektivitas belanja pemerintah daerah. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim, M. Samsun, menilai situasi ini harus menjadi peringatan agar pemerintah tidak terjebak pada belanja internal yang membengkak, terutama di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Samsun mengingatkan bahwa penurunan APBD hingga Rp15 triliun dari kesepakatan awal bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut kemampuan pemerintah dalam memastikan program-program yang menyentuh masyarakat tetap berjalan. Ia menolak jika anggaran justru terserap habis untuk biaya operasional dan tunjangan pegawai.
“Kami tetap mendukung jika pro rakyat. Kalau anggaran lebih banyak kepada operasional pegawai misalnya, nah ini kita kritisi. Karena ada OPD, biaya operasional pegawai, TPP maupun gaji, itu sampai 80 persen dari total anggaran OPD-nya, dimana program kerakyatannya? 20 persen belum tentu ke rakyat, nah ini perlu kita telaah betul–betul,” tegasnya.
Sebelumnya, nilai KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 disepakati sebesar Rp21,35 triliun pada 8 September 2025. Rincian pendapatan terdiri dari PAD senilai Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun yang kemudian dipangkas, serta pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. Selain itu, proyeksi Silpa mencapai Rp900 miliar.
Pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp6 triliun menjadi penyebab utama mengecilnya APBD 2026 hingga tersisa sekitar Rp15 triliun. Kondisi tersebut dinilai Samsun membutuhkan kehati-hatian dalam menyusun skala prioritas serta pengawasan yang lebih ketat dalam setiap proses penganggaran.
“Karena ini masih berproses, kita perlu diskusikan agar pro rakyat dan APBD kita terukur penggunaannya. Nota keuangan kemungkinan terlambat, tapi tetap mesti ditelaah dengan teliti,” jelasnya.
Ia memastikan, PDI Perjuangan di DPRD Kaltim akan tetap berada pada posisi untuk memperjuangkan belanja yang berorientasi pada manfaat publik. Menurutnya, APBD harus diarahkan pada program kerakyatan yang benar-benar memberikan dampak konkret.
“Kita akan terus mendorong pemerintah agar teliti dalam perencanaan anggaran dan kesepakatan bersama untuk pro rakyat,” tandas Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu.
