SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Saat berbagai program pemerintah harus disesuaikan karena kebijakan efisiensi anggaran, sektor perlindungan perempuan dan anak di Kutai Timur (Kutim) justru dipertahankan sepenuhnya. Layanan ini dianggap terlalu penting untuk dikurangi, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan pendampingan segera ketika menghadapi kasus kekerasan atau persoalan hukum.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kutim, Idam Cholid, menjelaskan bahwa banyak keluarga yang datang dengan kondisi terdesak dan tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan pemerintah.
“Saat orang tua datang dengan anak yang menjadi korban kekerasan, mereka tidak memikirkan struktur anggaran daerah. Yang mereka pikirkan hanya bagaimana anaknya aman dan mendapat perlindungan. Maka bagi kami, layanan pendampingan adalah ruang kemanusiaan yang tidak boleh ditutup,” katanya.
Idam menggambarkan bahwa pemangkasan dilakukan hanya pada aspek-aspek yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya perjalanan dinas, penyediaan perlengkapan, atau kegiatan seremonial yang tidak mempengaruhi proses pendampingan korban.
“Kami harus memilih dengan sangat hati-hati bagian mana yang boleh dikurangi. Tapi yang jelas, semua layanan yang menyentuh perempuan dan anak tidak boleh terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, warga yang datang mencari bantuan sering berada dalam situasi penuh tekanan. Karena itu, pemerintah tidak mungkin menjelaskan persoalan administrasi atau keterbatasan fiskal kepada mereka.
“Kalau layanan berhenti, rasa aman mereka juga ikut hilang. Itu sebabnya kami menjaga betul agar mereka tetap merasakan kehadiran pemerintah,” lanjutnya.
P3A Kutim kini menata ulang internal organisasi agar standar pendampingan tetap berjalan bahkan di masa efisiensi fiskal. Idam menyebutnya sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberlanjutan rasa aman warga.
“Kami tetap harus berhemat, tetapi tidak dengan mengorbankan orang-orang yang paling rentan,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
