SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah merumuskan pendekatan baru dalam pengendalian inflasi yang lebih selektif dan adaptif terhadap kondisi pasar. Strategi ini lahir dari evaluasi atas kebijakan tahun-tahun sebelumnya, ketika pasar murah menjadi kegiatan rutin tanpa mempertimbangkan efektivitasnya pada situasi tertentu.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Achmad Dony Erviady, mengatakan pemerintah kini menaruh perhatian pada kualitas intervensi, bukan jumlah kegiatannya. Ia menjelaskan bahwa penyesuaian fiskal pada 2025 memaksa pemerintah untuk lebih berhati-hati mengalokasikan anggaran untuk stabilisasi harga.
“Kebijakan harus mempertimbangkan konteks. Kadang penyebab kenaikan harga bukan karena margin pedagang, tapi distribusi barang yang tersendat,” ujarnya.
Menurut Dony, pengendalian inflasi 2026 akan bertumpu pada dua hal: akurasi data dan kemampuan pemerintah bertindak cepat. Ia memaparkan bahwa penguatan laporan harga harian dari pasar-pasar kecamatan menjadi kunci utama.
“Dengan data yang lebih konsisten, kami bisa memetakan gejala awal. Intervensi tidak lagi menunggu harga melonjak terlalu tinggi,” katanya.
Pemerintah juga mengarahkan fokus pada kestabilan pasokan, sesuatu yang dinilai lebih penting oleh masyarakat Kutim dibanding sekadar harga murah. karakteristik demografis dan geografis Kutim membuat pasokan sering menjadi persoalan utama, terutama pada komoditas yang bergantung pada distribusi antarpulau.
“Ketika barang langka, masyarakat merasa tidak aman, berapa pun harganya. Ini yang ingin kami benahi,” tutur Dony.
Selain memperbaiki sistem data, pemerintah memperluas jaringan pemasok dan mitra distribusi. Langkah ini diterapkan agar Kutim memiliki lebih dari satu sumber barang ketika jalur utama terganggu.
Dony menegaskan bahwa arah baru ini disusun untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif. “Kami ingin anggaran bekerja secara presisi, bukan formalitas ataupun seremonial,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
