Sentralkaltim.id – SANGATTA – Hingga pertengahan bulan November 2025 ini, proses pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) belum rampung. Merespons hal itu, Wakil Ketua II DPRD Kutim, Prayunita Utami, melayangkan kritik keras. Politisi Partai NasDem itu menilai kelambanan ini bakal menghambat realisasi anggaran dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Prayunita menegaskan, masalah tersebut sudah sering kali diingatkan oleh pihaknya jauh-jauh hari agar diantisipasi. Namun, hingga memasuki periode akhir tahun, masalah ini ternyata masih menjadi kendala yang signifikan.
“Yang jelas kita sudah lama ingatkan, dan hari ini terbukti bahwa pembangunan apapun dan dimanapun hanya dilaksanakan kurang dari dua bulan,” tegas Prayunita baru-baru ini.
Ia menilai pemerintah harus bersikap imbang dan tidak berat sebelah. Prioritas utama, menurutnya, harus diletakkan pada realisasi anggaran yang tepat waktu agar seluruh program pembangunan termasuk pelayanan untuk masyarakat di penjuru Kutai Timur berjalan optimal.
“Maksud saya, utamakan realisasi anggaran supaya kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kutai Timur itu terpenuhi. Bukan justru melahirkan masalah yang diciptakan sendiri,” ucapnya.
Kritik Prayunita bukan tanpa alasan, karena banyak program strategis pemerintah yang sangat bermanfaat bagi publik, tapi terhambat gegara pemerintah tidak kooperatif. Waktu pelaksanaan kurang dari dua bulan, ia khawatir kualitas program menjadi taruhan atau bahkan anggaran tidak terserap secara maksimal.
