SENTRALKALTIM.ID, Balikpapan – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Daerah Pemilihan Balikpapan, Damayanti, menggelar kegiatan Dialog Rakyat dengan tema ‘Pengawasan Penggunaan APBD Provinsi Kalimantan Timur’. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu, 2 Agustus 2025, pukul 16.00 WITA di Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara.
Dalam kegiatan tersebut, Damayanti menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mengatakan bahwa keterlibatan warga sangat dibutuhkan agar anggaran yang telah disusun pemerintah dapat digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pengawasan terhadap penggunaan APBD bukan hanya tugas DPRD, tapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Karena masyarakat yang paling tahu kebutuhan di lingkungannya,” ujar Damayanti.
Menurutnya, pelaksanaan dialog ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif. Lewat pertemuan langsung dengan warga, ia dapat menyerap informasi mengenai efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah yang dibiayai APBD di daerah.
“Lewat kegiatan ini, saya ingin mendengar langsung apakah program-program yang dibiayai APBD sudah tepat sasaran. Kalau belum, tentu akan jadi catatan penting bagi kami di DPRD,” tambahnya.
Damayanti menyoroti pentingnya transparansi dalam pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kalau masyarakat melihat ada kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program, jangan ragu untuk menyampaikannya. Itu penting untuk perbaikan bersama,” tegasnya.
Ia juga berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi dan catatan yang disampaikan warga ke rapat-rapat DPRD. Harapannya, pengawasan terhadap APBD semakin kuat, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Semua masukan dari dialog ini akan saya bawa dan perjuangkan dalam forum-forum resmi DPRD. Karena pengawasan yang kuat akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik,” tutup Damayanti.
