Scroll untuk baca artikel
Kota Balikpapan

Syafruddin Minta Investasi di Kaltim Utamakan Masyarakat Lokal, Bukan Hanya Pemodal Besar

5
×

Syafruddin Minta Investasi di Kaltim Utamakan Masyarakat Lokal, Bukan Hanya Pemodal Besar

Share this article

Sentralkaltim.id, – BALIKPAPAN – Rencana pembentukan Desk Investasi Regional di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mendapat perhatian Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Syafruddin. Ia mengingatkan agar kehadiran layanan tersebut tidak hanya berorientasi pada percepatan perizinan, tetapi juga memastikan investasi memberikan manfaat bagi masyarakat daerah.

Menurut Syafruddin, kemudahan berinvestasi harus diikuti dengan keterlibatan tenaga kerja lokal, penguatan pengusaha daerah, serta perlindungan lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan investasi tidak hanya tercermin dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Ia menilai Balikpapan menjadi lokasi strategis untuk pengembangan layanan tersebut karena Kalimantan Timur memiliki peran penting sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sekaligus daerah yang memiliki potensi besar di sektor energi dan hilirisasi industri.

Pernyataan itu disampaikan Syafruddin di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menyambut positif langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berencana menghadirkan Desk Investasi Regional di Balikpapan setelah sebelumnya diluncurkan di Makassar, Semarang, dan Medan.

“Saya mengapresiasi langkah Kementerian Investasi yang memboyong Desk Investasi Regional ke Balikpapan setelah Makassar. Ini sangat relevan untuk memangkas sumbatan perizinan di lapangan. Namun, saya mengingatkan agar desk ini tidak sekadar menjadi karpet merah bagi pemodal besar tanpa memastikan dampak nyatanya bagi masyarakat Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ketua DPW PKB Kaltim tersebut menggarisbawahi tiga aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengawal investasi di daerah.

Pertama, keterlibatan tenaga kerja dan pengusaha lokal. Ia meminta setiap proyek investasi memberikan ruang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh pekerjaan. Selain itu, perusahaan juga diharapkan menggandeng UMKM dan pelaku usaha daerah sebagai bagian dari rantai pasok industri.

Kedua, kepastian hukum dan penyelesaian persoalan perizinan. Menurutnya, Desk Investasi Regional harus mampu menjadi pusat konsultasi sekaligus penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha, termasuk terkait penyesuaian regulasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan sistem Online Single Submission (OSS).

Ketiga, pengawasan terhadap dampak lingkungan. Syafruddin menegaskan bahwa pengembangan investasi di sektor pertambangan, energi, dan hilirisasi harus tetap memperhatikan ketentuan perlindungan lingkungan, termasuk kewajiban reklamasi.

Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, dan lingkungan hidup, ia menilai pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan.

“Investasi yang masuk ke Kaltim harus berkualitas. Jangan sampai daerah kita hanya menanggung dampak ekologis dan sosialnya, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar. Kami di Komisi XII DPR RI akan mengawal langsung operasional Desk Investasi Balikpapan ini agar benar-benar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Syafruddin.

Di sisi lain, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tengah mendorong pembentukan Desk Investasi Regional di sejumlah wilayah strategis nasional. Langkah tersebut ditujukan untuk mengawal percepatan realisasi proyek strategis dengan nilai mencapai Rp100 triliun serta mendukung pencapaian target investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *