Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar di Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menyoroti belum diterimanya layanan MBG oleh puluhan siswa di SD Lokumbar, wilayah yang memiliki keterbatasan akses dan tergolong terpencil.
Sri Puji menjelaskan, saat ini SD Lokumbar masih berstatus sekolah filial atau bagian dari sekolah induk, yakni SD 005 Sungai Kunjang. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian karena siswa di Lokumbar belum memperoleh layanan MBG seperti yang diberikan kepada siswa di sekolah induknya.
“Kalau masalah layanan MBG, saat ini hanya diberikan kepada siswa di sekolah induk, SD 005 Sungai Kunjang. Sedangkan 50 anak di Lokumbar yang sudah didaftarkan justru belum mendapatkan layanan tersebut,” Ujarnya Pada Kamis (15/10/2026).
Ia menyayangkan belum adanya tindak lanjut meskipun persoalan tersebut telah disampaikan kepada pihak pengelola program. Menurutnya, anak-anak yang telah terdaftar semestinya memperoleh perhatian agar pelaksanaan program dapat menjangkau seluruh sasaran yang membutuhkan.
Sri Puji mengatakan, keterbatasan akses di Lokumbar tidak seharusnya menjadi penghalang bagi siswa untuk mendapatkan layanan pendidikan dan dukungan pemenuhan gizi. Terlebih, program MBG merupakan salah satu upaya untuk menunjang kebutuhan anak selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Ia juga menilai persoalan ini perlu dikoordinasikan dengan pihak terkait, sehingga dapat diketahui penyebab belum tersalurkannya layanan MBG kepada para siswa. Dengan demikian, solusi yang tepat dapat segera disiapkan sesuai ketentuan program yang berlaku.
Menurutnya, perhatian terhadap sekolah di wilayah terpencil perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menyangkut proses belajar mengajar, tetapi juga pemenuhan kebutuhan pendukung yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
DPRD Samarinda berharap pihak pengelola MBG bersama instansi terkait segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Kejelasan mengenai mekanisme penyaluran diperlukan agar siswa yang telah didaftarkan tidak terus tertinggal dalam menerima layanan.
Sri Puji menegaskan, pemerataan program bagi pelajar harus menjadi perhatian bersama, termasuk bagi anak-anak yang bersekolah di wilayah dengan akses terbatas. Ia berharap persoalan yang dialami siswa SD Lokumbar dapat segera menemukan jalan keluar agar hak mereka memperoleh layanan yang telah direncanakan bisa terpenuhi.
