Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai membutuhkan perencanaan drainase yang menyeluruh dan terintegrasi. Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan setiap pembangunan saluran air harus memiliki arah pembuangan yang jelas agar mampu bekerja secara optimal dalam mengurangi genangan.
Menurut Deni, persoalan drainase tidak cukup diselesaikan dengan membangun saluran di sejumlah titik tanpa memperhatikan keterhubungannya dengan sistem aliran air yang lebih luas. Perencanaan terpadu diperlukan supaya setiap saluran memiliki fungsi yang saling mendukung.
“Drainase yang dibangun harus terintegrasi di seluruh kota dan memiliki blueprint yang jelas. Ketika membuat saluran, kita harus tahu airnya akan dialirkan ke mana dan di mana ujung pembuangannya, sehingga penanganan banjir bisa lebih terarah,” kata Deni Hakim Anwar, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, sistem drainase perlu dirancang berdasarkan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing kawasan. Saluran yang dibangun di pusat kota maupun wilayah pinggiran harus disesuaikan dengan jalur aliran air yang tersedia, termasuk keterhubungannya dengan sungai atau anak sungai.
Deni mencontohkan, sejumlah kawasan memiliki jalur pembuangan yang berbeda sesuai letak wilayahnya. Karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap pembangunan drainase memiliki tujuan yang terukur dan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.
Menurutnya, tanpa perencanaan yang jelas, saluran air yang dibangun berpotensi tidak berfungsi maksimal. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penanganan banjir menjadi kurang efektif meskipun anggaran dan pekerjaan pembangunan telah dilakukan.
Ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antardinas dalam menyusun sistem drainase kota. Organisasi perangkat daerah yang menangani sumber daya air, pekerjaan umum, dan tata ruang perlu memiliki perencanaan yang selaras agar pembangunan infrastruktur tidak berjalan secara terpisah.
Deni menilai, perencanaan induk atau *blueprint* drainase harus menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan, perbaikan, hingga pemeliharaan saluran. Dengan adanya perencanaan tersebut, pemerintah dapat mengetahui kawasan yang membutuhkan penanganan lebih dahulu serta memastikan saluran baru terhubung dengan sistem yang sudah tersedia.
Selain pembangunan drainase, ia menilai normalisasi saluran dan sungai juga perlu menjadi bagian dari upaya pengendalian banjir. Langkah ini diperlukan untuk menjaga kelancaran aliran air, terutama pada kawasan yang selama ini sering mengalami genangan ketika hujan turun.
Deni mengakui, banjir merupakan persoalan yang tidak mudah dihilangkan sepenuhnya dari Samarinda. Meski demikian, pemerintah tetap harus melakukan upaya konkret untuk mengurangi debit air dan mempercepat surutnya genangan agar dampaknya terhadap masyarakat semakin kecil.
Ia berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memperkuat perencanaan infrastruktur pengendalian banjir secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan penanganan banjir tidak hanya ditentukan oleh banyaknya saluran yang dibangun, tetapi juga oleh keterpaduan sistem, ketepatan perencanaan, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Dengan blueprint drainase yang jelas dan terintegrasi, pembangunan infrastruktur di Samarinda diharapkan lebih efektif serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan banjir.
