Sentralkaltim.id, Samarinda –Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar, menyoroti rencana penghapusan tenaga guru honorer yang dinilai dapat memperparah krisis tenaga pengajar di daerah. Menurutnya, Samarinda hingga saat ini masih mengalami kekurangan guru dalam jumlah besar.
Anhar menyatakan, berdasarkan data terakhir yang diketahuinya, Kota Samarinda masih kekurangan sekitar 700 tenaga guru. Kondisi tersebut selama ini banyak terbantu dengan keberadaan guru-guru honorer yang mengisi kekosongan di berbagai sekolah.
Ia menilai apabila tenaga honorer dihapus tanpa solusi yang jelas, maka jumlah kekurangan guru akan semakin meningkat. Menurutnya, kebijakan tersebut justru bisa menimbulkan persoalan baru dalam dunia pendidikan daerah.
“Kalau guru-guru honorer dihilangkan, tentu kekurangan guru akan semakin banyak. Samarinda saat ini masih sangat bergantung pada tenaga honorer,” ujar Anhar saat diwawancarai awak media, Selasa (12/5/2026).
Anhar bahkan secara tegas menyatakan, apabila pemerintah tidak mampu mencari solusi terhadap persoalan kekurangan guru, maka yang seharusnya diganti bukan tenaga honorer, melainkan menterinya. Pernyataan itu disampaikannya sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak mempertimbangkan kondisi di daerah.
Menurutnya, kondisi pendidikan di daerah tidak bisa disamakan dengan kota-kota besar seperti Jakarta. Ia menilai setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, terutama terkait ketersediaan tenaga pengajar dan kemampuan sekolah memenuhi kebutuhan pendidikan.
Anhar juga menyinggung latar belakang Menteri Pendidikan yang dinilai memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan melalui organisasi Muhammadiyah. Oleh Karena itu, ia berharap pemerintah pusat sebenarnya memahami bahwa banyak lembaga pendidikan berjalan dengan dukungan tenaga non-PNS.
Ia menegaskan kualitas guru honorer juga tidak kalah dengan guru ASN. Karena tugas pemerintah seharusnya mencari solusi atas kekurangan tenaga pendidik, bukan justru menghilangkan peran guru honorer yang selama ini membantu dunia pendidikan di daerah. Pungkasnya (*)
