Sentralkaltim.id, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menegaskan bahwa Balai Latihan Kerja (BLK) dan laborsupply dapat beroperasi baik oleh pemerintah, perusahaan, maupun swasta selama memenuhi legal standing dan aturan yang berlaku. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang jelas agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi secara profesional.
Ia menyebut bahwa laborsupply idealnya memiliki BLK sendiri agar tidak hanya menjadi perantara, tetapi mampu mempersiapkan tenaga kerja secara nyata.
“Pada prinsipnya tidak ada masalah selama unsur legal standing terpenuhi. BLK bisa dijalankan pemerintah, perusahaan, atau swasta. Yang penting rumusan kerjasamanya jelas dan sesuai aturan,” katanya.
Agusriansyah meminta perusahaan lebih aktif berkomunikasi dengan Disnaker agar kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi secara tepat.
“Laborsupply yang profesional adalah yang memiliki BLK sendiri sehingga bukan hanya menjadi perantara, tapi mampu melatih dan menyiapkan calon tenaga kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BLK pemerintah maupun swasta bisa berperan besar jika bekerja sesuai standar.
“Perusahaan juga harus berkomunikasi dengan Disnaker untuk menjelaskan kebutuhan mereka. BLK pemerintah maupun BLK swasta yang memenuhi standar bisa menyediakannya,” imbuhnya.
