Sentralkaltim.id, – KALTIM – Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional. Ia menilai pengelolaan kekayaan alam perlu memberikan manfaat yang lebih merata, sehingga kepentingan negara dan masyarakat tidak tersisih oleh dominasi perusahaan swasta.
Menurutnya, besarnya potensi pertambangan dan energi di Indonesia harus sejalan dengan peningkatan pendapatan negara serta kesejahteraan masyarakat. Terlebih, pengelolaan SDA memiliki landasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kekayaan alam kita ini milik negara dan harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru porsi terbesarnya dinikmati segelintir pihak swasta atau korporasi. Negara tidak boleh kalah dan hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (22/11/2026).
Ia mengatakan, persoalan pemerataan manfaat tersebut perlu mendapat perhatian, terutama di daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Kalimantan Timur. Aktivitas industri pertambangan dan energi di wilayah penghasil, menurutnya, harus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.
Untuk itu, pemerintah didorong membangun sistem pengelolaan yang memberikan kesempatan lebih luas kepada berbagai pihak. Selain memperkuat peran BUMN dan BUMD, keterlibatan koperasi serta pengusaha lokal juga perlu diperhatikan dalam pengembangan usaha dan hilirisasi sektor SDA.
Syafruddin juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan investasi, tetapi memastikan setiap perusahaan memenuhi kewajiban terhadap negara dan masyarakat. Pengawasan terhadap pembayaran royalti, pajak, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus berjalan secara ketat.
“Kita mendukung penuh langkah pemerintah untuk menata ulang manajemen pengelolaan SDA agar lebih berkeadilan. Pengawasan terhadap kewajiban royalti, pajak, hingga tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan swasta harus diperketat. Jangan sampai daerah penghasil SDA hanya kebagian dampak kerusakan lingkungannya saja, sementara nilai tambah ekonominya lari keluar,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, ia menyatakan Komisi XII DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang energi, pertambangan, dan lingkungan hidup. Sejumlah kementerian yang menjadi perhatian dalam pengawasan tersebut di antaranya Kementerian ESDM serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Syafruddin berharap pembenahan kebijakan pengelolaan SDA dapat memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Ia menekankan, kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat yang terukur bagi negara dan masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar wilayah kegiatan eksploitasi sumber daya alam.















