Scroll untuk baca artikel
BlogNasional

Syafruddin Desak Pengawasan Tambang Diperketat, Keselamatan Warga Jadi Sorotan

8
×

Syafruddin Desak Pengawasan Tambang Diperketat, Keselamatan Warga Jadi Sorotan

Share this article

Sentralkaltim.id, – JAKARTA – Perusahaan pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang diminta mendapat sanksi tegas. Anggota DPR RI Komisi XII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syafruddin, mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadikan pengetatan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor pertambangan.

Menurut Syafruddin, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pemulihan lingkungan perlu dikenai pembatasan hingga pemblokiran pengajuan RKAB. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap pemegang izin usaha pertambangan menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Ia mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan tidak semestinya hanya mengejar keuntungan dan peningkatan produksi. Kewajiban menjaga lingkungan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha, termasuk setelah proses eksploitasi berakhir.

“Kami mendukung langkah tegas Ditjen Minerba ESDM yang memperketat persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya. Menurut kami, lingkungan hidup bukan komoditas yang bisa dikorbankan demi mengejar keuntungan semata. Perusahaan tambang yang mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang harus diberikan sanksi tegas. Jangan beri celah bagi mereka untuk terus mengeruk kekayaan alam tanpa bertanggung jawab memulihkan lingkungan,” ujar Syafruddin di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Persoalan tersebut, lanjutnya, juga berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah keberadaan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi dan dibiarkan terbuka di sejumlah kawasan pertambangan.

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur hingga November 2026, sebanyak 57 anak dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di lubang bekas tambang di wilayah Kalimantan Timur.

Syafruddin menilai angka tersebut harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi pengawasan terhadap perusahaan pertambangan. Ia meminta agar kegiatan eksploitasi sumber daya alam tidak menimbulkan risiko berkepanjangan bagi masyarakat akibat kelalaian dalam pemulihan lingkungan.

Baca juga :  Pinco Casino Azərbaycanda necə işləyir

Ia juga menegaskan bahwa kewajiban reklamasi dan pascatambang berlaku bagi seluruh perusahaan, baik pemegang izin usaha pertambangan berskala kecil maupun korporasi besar. Karena itu, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan kapasitas usaha maupun target produksi.

“Pemblokiran RKAB harus diterapkan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih. Baik perusahaan pemegang izin usaha pertambangan skala kecil maupun korporasi besar harus tunduk pada aturan. Jangan sampai target produksi dan agenda hilirisasi dijadikan alasan untuk melonggarkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap kewajiban lingkungan,” tegas Ketua DPW PKB Kalimantan Timur tersebut.

Selain pengetatan persetujuan RKAB, Syafruddin meminta Kementerian ESDM memperkuat pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Pemeriksaan langsung ke lokasi pertambangan diperlukan untuk mencocokkan laporan perusahaan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ia turut mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi kemungkinan manipulasi laporan maupun upaya perusahaan menghindari kewajiban pemulihan lingkungan. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pembekuan hingga pencabutan izin usaha pertambangan.

“Kami akan mengoptimalkan pemantauan pelaksanaan kebijakan. Kami ingin tata kelola pertambangan nasional semakin bertanggung jawab, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya membawa kesejahteraan justru meninggalkan kerusakan lingkungan dan ancaman keselamatan bagi masyarakat,” pungkas Syafruddin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *