Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Upaya penanganan banjir di Kota Samarinda dinilai menunjukkan perkembangan dibandingkan kondisi sekitar satu dekade lalu. Meski persoalan banjir belum sepenuhnya teratasi, percepatan surutnya genangan menjadi salah satu kemajuan yang perlu dipertahankan melalui pembangunan infrastruktur dan penanganan yang berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan pemerintah perlu terus mengevaluasi berbagai program pengendalian banjir agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat. Menurutnya, penanganan tidak harus menunggu banjir hilang sepenuhnya, tetapi dapat difokuskan untuk mengurangi volume air dan dampak yang ditimbulkan.
“Kalau dibandingkan dengan sekitar 10 tahun lalu, kondisi banjir di Samarinda sudah jauh berbeda. Dulu genangan bisa bertahan sampai tiga hari bahkan seminggu, sedangkan sekarang dalam hitungan jam sudah bisa surut. Namun, kita tetap harus melakukan upaya untuk mengurangi debit dan dampak banjir,” ujar Deni, Kamis (15/10/2026).
Ia menjelaskan, karakteristik wilayah Samarinda membuat persoalan banjir membutuhkan penanganan yang tidak sederhana. Karena itu, berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah perlu dilanjutkan dengan perencanaan yang matang serta evaluasi terhadap titik-titik yang masih rawan genangan.
Salah satu upaya yang dinilai penting adalah pembangunan kolam retensi sebagai tempat penampungan sementara air hujan. Infrastruktur tersebut dapat membantu mengendalikan aliran air sehingga beban saluran drainase dan sungai dapat dikurangi ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
Deni menyebut pembangunan sejumlah fasilitas pengendali banjir, termasuk kolam retensi dan sistem pengendalian air di beberapa kawasan, merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi dampak banjir. Namun, keberadaan fasilitas tersebut tetap perlu didukung sistem drainase yang terhubung dan berfungsi baik.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara terpisah tanpa mempertimbangkan hubungan antara satu saluran dan saluran lainnya. Setiap drainase harus memiliki jalur pembuangan yang jelas agar air dapat mengalir menuju sungai atau saluran utama sesuai perencanaan.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan kawasan yang masih sering mengalami genangan. Identifikasi terhadap titik rawan diperlukan untuk menentukan prioritas penanganan, baik melalui perbaikan drainase, normalisasi saluran, maupun optimalisasi fasilitas pengendali banjir yang sudah tersedia.
Deni juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, terutama apabila penanganan menyangkut infrastruktur yang berada di luar kewenangan pemerintah kota. Sinergi tersebut diperlukan agar program pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif dan tidak terkendala pembagian tanggung jawab.
Ia menilai, keberhasilan penanganan banjir harus dilihat dari kemampuan pemerintah mengurangi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Genangan yang lebih cepat surut dapat membantu menjaga kelancaran transportasi, aktivitas ekonomi, serta kegiatan warga sehari-hari.
Deni berharap berbagai program pengendalian banjir yang telah berjalan dapat terus disempurnakan melalui evaluasi berkala dan perencanaan yang terintegrasi. Dengan langkah tersebut, risiko genangan diharapkan semakin berkurang meskipun banjir belum dapat dihilangkan sepenuhnya dari Kota Samarinda.
Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam memperbaiki sistem drainase, mengoptimalkan kolam retensi, dan menangani kawasan rawan menjadi faktor penting untuk membangun ketahanan kota terhadap banjir sekaligus melindungi masyarakat dari dampak yang lebih besar.
