Sentralkaltim.id, – SAMARINDA – Kejelasan alur setoran dan ketepatan pencatatan transaksi menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam upaya membenahi pengelolaan parkir. Sistem yang masih mengandalkan metode manual dinilai perlu dievaluasi agar seluruh pungutan dari masyarakat dapat terpantau dan masuk ke kas daerah sesuai ketentuan.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai persoalan utama sektor parkir bukan semata-mata terletak pada kesediaan masyarakat membayar retribusi, tetapi juga pada mekanisme pengawasan setelah uang diterima oleh juru parkir (jukir).
Menurutnya, tingginya aktivitas kendaraan di sejumlah ruas jalan Samarinda seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, peluang tersebut sulit diukur secara akurat apabila pemerintah belum memiliki sistem pencatatan dan pengawasan yang memadai.
“Kalau masyarakat menggunakan parkir di Samarinda, pada umumnya mereka membayar. Yang perlu dipastikan adalah ke mana uang itu disalurkan, apakah benar menjadi pendapatan daerah atau justru berhenti di tangan pihak tertentu, termasuk juru parkir yang tidak resmi,” kata Samri.
Ia menjelaskan, perbedaan sistem pengelolaan parkir di pusat perbelanjaan dan di tepi jalan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Penggunaan portal pada area parkir tertentu memungkinkan jumlah kendaraan dan transaksi tercatat secara sistematis, sedangkan parkir di badan jalan masih banyak bergantung pada karcis.
Kondisi tersebut membuat pengawasan terhadap peredaran karcis menjadi penting. Sebab, karcis tidak hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran, tetapi juga dapat menjadi salah satu acuan untuk memperkirakan jumlah transaksi dan penerimaan parkir.
“Kalau di pusat perbelanjaan, transaksi bisa diketahui melalui portal. Sedangkan parkir di pinggir jalan masih menggunakan karcis sebagai tolok ukur pendapatannya,” jelasnya.
Samri juga menyoroti mekanisme pembelian karcis oleh jukir melalui organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan parkir. Menurutnya, penggunaan karcis harus memiliki pola yang jelas, mulai dari jumlah yang diberikan, realisasi pemakaian, hingga waktu pembelian kembali ketika persediaan telah habis.
Ia mempertanyakan apabila terdapat jukir yang dapat menggunakan persediaan karcis dalam waktu sangat lama, padahal kegiatan pemungutan parkir berlangsung secara rutin. Situasi semacam ini, menurutnya, perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara karcis yang digunakan dan aktivitas parkir sebenarnya.
“Seharusnya dalam waktu sekitar satu minggu karcis sudah habis jika aktivitas parkir berjalan. Tetapi ada yang sampai setahun belum habis. Ini perlu ditelusuri karena masyarakat tetap membayar, sehingga penggunaan karcisnya harus jelas,” ungkapnya.
Untuk itu, Samri mendorong pemerintah memperketat pemeriksaan terhadap distribusi karcis serta melakukan pencocokan data antara persediaan, pemakaian di lapangan, dan laporan setoran. Pemeriksaan berkala diperlukan agar ketidaksesuaian dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti.
Selain pembenahan administrasi, pengawasan langsung di lokasi parkir juga dinilai perlu diperkuat. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah memastikan kegiatan pemungutan berjalan sesuai aturan, sekaligus mengidentifikasi potensi kebocoran pendapatan yang selama ini sulit diketahui melalui pencatatan manual.
Samri menegaskan, pembenahan tata kelola parkir harus diarahkan pada sistem yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pencatatan transaksi yang lebih tertib serta pengawasan setoran yang konsisten, potensi penerimaan dari sektor tersebut diharapkan dapat dihitung secara lebih realistis dan memberikan kontribusi optimal bagi PAD Kota Samarinda.
