Parewamedia.id – SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kencana harus dilakukan secara objektif dengan mengacu pada data keuangan yang telah diverifikasi. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap penilaian maupun rekomendasi yang diberikan benar-benar didasarkan pada kondisi riil perusahaan, bukan sekadar asumsi atau argumentasi.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal, mengatakan pihaknya belum dapat menarik kesimpulan terkait kinerja Perumdam sebelum memperoleh laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Menurutnya, hasil audit independen menjadi dasar yang lebih kredibel untuk mengukur kesehatan perusahaan.
“Kita mau mengevaluasi, melihat kinerjanya. Tapi untuk evaluasi dan melihat kinerja, kita tidak bisa hanya berdasarkan data-data dan argumen-argumen tertentu. Harus ada data. Makanya tadi di butan akhir, kita minta data-data yang sudah terverifikasi. Apa itu? Audit dari akuntan publik. Kalau itu kan sudah jelas, tidak ada tendensi ini itu. Dari data itu kita analisa, kita lihat, oh cocok, enggak, atau ada hal-hal yang perlu kita bantu di sana, atau ada lebih kurangnya,” ujar Joha.
Ia menjelaskan, dokumen yang saat ini diterima DPRD belum cukup untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Menurutnya, neraca keuangan hanya memperlihatkan posisi aset, kewajiban, dan komponen keuangan pada periode tertentu sehingga belum bisa dijadikan acuan untuk menilai tingkat keuntungan maupun efisiensi operasional perusahaan.
“Kita belum bisa lihat di situ. Itu kan neraca per tanggal berapa? Bulan Mei kah? Bulan Juni. Komponen itu kan bukan khusus. Kalau kita melihat laba berarti kita lihat laporan rugi laba, bukan lihat neraca. Kalau di laporan rugi laba kan jelas harga pokok produksinya berapa, biaya-biayanya apa, netnya berapa. Kalau neraca kan kumpulan daripada angka-angka aset dan lain sebagainya,” jelasnya.
Joha menambahkan, laporan laba rugi yang lengkap akan memberikan gambaran mengenai struktur biaya operasional, pendapatan, hingga keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan. Dari data tersebut, DPRD dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif sekaligus menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja Perumdam apabila ditemukan permasalahan.
Ia menegaskan bahwa tujuan evaluasi yang dilakukan Komisi II bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan perusahaan daerah tersebut mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan kondisi keuangan yang sehat dan tata kelola yang akuntabel. Oleh karena itu, DPRD berharap seluruh data yang diminta dapat segera disampaikan agar pembahasan dapat dilanjutkan berdasarkan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
