SENTRALKALTIM.ID, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur tetap menyerahkan 160 usulan pokok-pokok pikiran (pokir) kepada Pemerintah Provinsi Kaltim meski belum ada kesepakatan di internal dewan.
Penyerahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7, Senin (30/3/2026), dan diterima langsung Gubernur Rudy Mas’ud serta Wakil Gubernur Seno Aji.
Usulan tersebut merupakan hasil penyaringan dari total 313 usulan awal yang dihimpun dari aspirasi masyarakat melalui reses dan kunjungan daerah pemilihan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim M Samsun mengatakan, pokir yang disampaikan bukan kepentingan DPRD, melainkan kebutuhan masyarakat.
“Ini aspirasi masyarakat yang kami rumuskan dalam bentuk program,” ujarnya.
Dari 160 usulan yang diserahkan, sekitar 50 di antaranya berupa bantuan keuangan untuk kabupaten dan kota.
Menurut Samsun, poin bantuan keuangan menjadi salah satu yang dipersoalkan dalam pembahasan karena berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Sebagian itu kewenangan kabupaten/kota, tapi masyarakat tetap meminta dukungan provinsi,” katanya.
Pembahasan sebelumnya digelar dalam rapat pada Minggu (29/3/2026) malam, namun tidak menghasilkan kesepakatan.
Meski demikian, dokumen tetap diserahkan dalam rapat paripurna. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah usulan tersebut akan diakomodasi oleh pemerintah provinsi.
“Sudah diserahkan, tapi belum jelas apakah ditampung atau tidak,” ujarnya.
Samsun menambahkan, DPRD tetap mendukung program prioritas gubernur, namun meminta agar aspirasi masyarakat tetap diperhatikan.
Pembahasan usulan saat ini disebut masih pada tahap awal dan belum menyentuh aspek penganggaran.
