SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menempuh langkah baru dalam rencana pendirian museum daerah. Alih-alih menunggu ketersediaan anggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim mulai menata skema kemitraan yang memungkinkan perusahaan ikut mendukung pembangunan melalui program CSR. Pendekatan ini dinilai lebih realistis untuk kondisi fiskal daerah saat ini.
Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kutim, Padliyansyah, mengatakan bahwa museum merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda terlalu lama. Ia menilai keberadaan museum akan membantu menginstitusikan pengetahuan tentang sejarah lokal, yang selama ini masih tersimpan dalam dokumen-dokumen yang tersebar maupun ingatan para tokoh.
“Museum itu bukan hanya bangunan pameran. Ia sarana yang menjaga kesinambungan identitas, dan itu memerlukan komitmen jangka panjang,” ujarnya.
Menurut Padliyansyah, pemerintah mulai memetakan perusahaan yang memiliki potensi membantu, terutama perusahaan besar yang telah beroperasi puluhan tahun di Kutim. Mekanisme kemitraan berbasis CSR tersebut sedang dikaji agar selaras dengan ketentuan pengelolaan aset daerah, termasuk soal transparansi penganggaran.
“Kita ingin bentuk kolaborasi yang memungkinkan perusahaan terlibat, tetapi tetap berada dalam jalur regulasi,” katanya.
Disdikbud juga menyiapkan forum konsultasi untuk merumuskan desain kelembagaan museum. Forum ini akan melibatkan akademisi, komunitas sejarah, pemerhati arsip, serta perwakilan lembaga adat. Tahap awal yang disiapkan meliputi penyusunan peta koleksi, kurikulum edukasi publik, dan skema tata kelola yang berkelanjutan.
Jika kerja sama dapat diformalkan, museum Kutim nantinya diharapkan memuat jejak sejarah migrasi penduduk, arsip perusahaan tambang, hingga dokumentasi budaya masyarakat pesisir dan pedalaman.
“Banyak catatan sejarah yang tersebar dan belum terdokumentasi. Museum justru memberi ruang bagi publik untuk mengenali wilayahnya sendiri,” tutur Padliyansyah.
Ia menegaskan, pembangunan museum merupakan investasi sosial yang tidak dapat dinilai semata-mata dari aspek fisik.
“Yang kita bangun adalah ekosistem pengetahuan. Jadi pendekatan lintas sektor ini memang diperlukan,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
