SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Upaya transparansi dan akurasi data pendidikan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menarik perhatian nasional. Pemerintah daerah ini menjadi contoh penerapan verifikasi mandiri yang melibatkan langsung masyarakat dan lintas lembaga dalam memastikan keakuratan data pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Mulyono, mengatakan program ini dimulai ketika ditemukan banyak data tidak sinkron antara sistem nasional dan kondisi lapangan. “Ada anak-anak yang sebenarnya sudah bersekolah, tapi masih terdata sebagai tidak sekolah. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Untuk itu, Disdikbud membentuk tim verifikasi yang melibatkan RT, PKK, Disdukcapil, dan Puskesmas di setiap kecamatan. Mereka mendatangi rumah-rumah warga untuk memverifikasi data pendidikan satu per satu.
“Data bukan sekadar angka. Di baliknya ada hak setiap anak untuk mendapat pendidikan,” kata Mulyono.
Langkah ini membuat Kutim menjadi daerah pertama di Kalimantan Timur yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas inisiatif validasi mandiri. Data hasil verifikasi kini dijadikan acuan dalam sistem Dapodik nasional.
Menurut Mulyono, partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses verifikasi ini. Ia menilai data yang akurat hanya bisa dihasilkan jika warga ikut menjaga transparansi. “Kami tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat harus menjadi bagian dari proses,” ujarnya.
“Kita ingin memastikan tidak ada anak yang hilang dari data pendidikan. Kalau datanya benar, kebijakan pun akan lebih adil,” tegasnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
