SENTRALKALTIM.ID, Samarinda – Dalam pernyataan resminya, Badko HMI mendesak Pemerintah Provinsi untuk menghentikan cara-cara yang merusak hutan dan ekosistem mangrove karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat pesisir dan ketahanan bencana.
“Kami tidak bisa berpangku tangan ketika ruang hidup masyarakat dipertaruhkan demi keuntungan jangka pendek. Kerusakan hutan, pengalihan fungsi lahan tanpa kajian lingkungan yang serius, dan hilangnya mangrove adalah bom waktu bagi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Badko HMI menegaskan sikap kontra terhadap normalisasi atau penormalan deforestasi sebagai ‘hal yang masih bisa ditolerir’.
Ashan, menyoroti pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang menyebut bahwa kondisi hutan Kaltim “masih aman” dan proporsi kerusakan hanya “0,0 sekian persen” dari keseluruhan luas.
Ia meminta pemerintah tidak sekadar menyuguhkan statistik untuk menenangkan publik, melainkan membuka data secara transparan, jika angka itu benar, tunjukkan sumber, lokasi, dan langkah konkret untuk menahan laju kerusakan.
Ia menegaskan, bahwa isu deforestasi tidak hanya soal angka luas hektar yang hilang—tetapi juga kualitas ekosistem yang berfungsi sebagai pelindung alami.
Bukti internasional dan studi ilmiah menunjukkan bahwa kawasan pesisir yang memiliki mangrove dan hutan pantai mampu mengurangi dampak gelombang besar dan memitigasi kerusakan saat peristiwa tsunami.
Penelitian dan laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa mangrove dapat berfungsi sebagai bantalan alami yang mengurangi ketinggian dan energi gelombang, sehingga memperkecil korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di wilayah pesisir.
Oleh karena itu, pengurangan atau penghilangan mangrove meningkatkan kerentanan kawasan pesisir, pelajaran yang pahit dipetik dari pengalaman Aceh dan Sumatra yang baru-baru terjadi.
Selain itu, sejumlah laporan lokal dan pengamat lingkungan menyebut Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan tutupan hutan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sebuah fakta yang harus menjadi alarm bagi pengambil kebijakan.
Atas dasar itu, kami meminta data deforestasi yang lengkap dan audit independen agar publik dapat memverifikasi klaim bahwa “kondisi masih aman,” serunya
Disisi lain, Kami meminta pemerintah bertindak cepat dan bertanggung jawab. Jangan sampai generasi mendatang membayar mahal atas keputusan hari ini,” tutup Ketua Umum Badko HMI Kaltim–Kaltara. Badko siap menjadi pengawas publik dan pihak yang mendorong solusi konstruktif yang pro-rakyat dan pro-lingkungan.
