Sentralkaltim.id, Samarinda – Kualitas pendidikan di Kalimantan Timur dinilai tengah menghadapi ujian berat. Kekurangan tenaga pendidik yang terus membengkak membuat dunia pendidikan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Legislator menegaskan, jika tidak segera diatasi melalui langkah serius dan terencana, mutu pendidikan di Kaltim berpotensi terjun bebas.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M Darlis Pattalongi, membeberkan data terbaru mengenai defisit guru di sejumlah jenjang pendidikan. Mulai dari SMK yang kekurangan hampir 2.000 guru, SMA kekurangan 1.000 guru, hingga SLB yang kekurangan sekitar 500 guru. Total lebih dari 3.500 guru yang belum terpenuhi untuk memastikan kegiatan belajar mengajar berjalan ideal di seluruh wilayah Kaltim.
“Ini angka yang besar sehingga perlu roadmap pemenuhan guru secara menyeluruh,” tegas Darlis. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi beban berat yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah jika ingin kualitas lulusan tidak menurun.
Akibat keterbatasan SDM pendidik, pemerataan kualitas pendidikan semakin sulit terwujud. Ada banyak sekolah yang terpaksa menyesuaikan jumlah kelas dan jam pembelajaran karena guru yang tersedia harus menangani beban mengajar di luar kapasitas normal.
Darlis menilai ancaman pendidikan di Kaltim bukan hanya terkait jumlah guru yang terbatas, tetapi juga kemampuan tenaga pendidik dalam mengikuti perkembangan zaman. Transformasi digital dan perubahan pola belajar siswa menuntut guru memiliki kompetensi yang terus diperbarui.
“Kita harus mengantarkan guru-guru kita memiliki pengetahuan yang berkembang,” tegasnya lagi. Ia menekankan bahwa guru adalah pemandu utama dalam menyiapkan generasi muda Kaltim menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Dengan kondisi mendesak ini, Darlis meminta Pemprov Kaltim segera menyiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk penataan tenaga pendidik. Ia berharap kebijakan rekrutmen guru tidak lagi sekadar tambal sulam, melainkan langkah komprehensif yang mampu menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh kabupaten/kota.
