Sentralkaltim.id, Samarinda – Kondisi fiskal nasional yang tengah mengalami pengetatan menjadi tantangan besar bagi daerah, khususnya wilayah tertinggal seperti Kecamatan Sandaran di Kutai Timur. Dengan keterbatasan anggaran, keterlibatan multipihak dinilai sangat penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian dalam mempercepat penyediaan layanan dasar di kecamatan terluar tersebut.
“Ya ini harus berkolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah. Kolaborasi itu bukan hanya dengan swasta saja tapi dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurutnya, koordinasi fiskal lintas level pemerintahan harus diperkuat agar hambatan pembangunan yang bersumber dari anggaran dapat diatasi secara bersama.
“Dengan provinsi sendiri… dan kolaborasi dengan perusahaan terbesar KPC itu kan memang bisalah insyaallah dicarikan solusinya ya,” katanya.
Syarifatul menekankan bahwa perusahaan pemegang konsesi di Kutai Timur memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut memastikan warga sekitar mendapatkan manfaat dari hadirnya industri.
Ia menyebut kolaborasi ideal dapat memadukan program CSR perusahaan, alokasi dana desa, dukungan APBD kabupaten, dan intervensi provinsi dalam satu arah yang sinkron.
Dengan sinergi yang jelas dan pengawasan yang kuat, ia optimistis percepatan pembangunan tetap bisa dilakukan meskipun anggaran negara sedang tertekan.
