Sentralkaltim.id, Samarinda – Ketimpangan pembangunan masih terasa jelas di Kutai Timur. Di saat sejumlah kecamatan berkembang pesat, Kecamatan Sandaran justru masih terisolasi dengan akses darat yang sulit, harga kebutuhan pokok melambung, serta fasilitas internet yang belum tersedia. Kondisi ini dikritisi DPRD Kaltim karena dinilai sebagai gambaran kesenjangan wilayah yang belum teratasi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pelayanan dasar merupakan hak seluruh masyarakat tanpa melihat besaran jumlah penduduk di suatu wilayah.
“Kita kan tentunya menilai kemampuan anggaran daerah masing-masing berbeda ya dan mereka kan punya prioritas… Tapi itu lagi kita lihat berapa banyak sih penduduk di Sandaran itu,” jelasnya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa faktor jumlah penduduk tidak boleh digunakan sebagai alasan mengabaikan pembangunan di daerah terpencil.
“Ya paling tidak karena di situ apapun itu adalah warga Kutim ya harus mendapat sentuhan-sentuhan lah… utamanya juga pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Syarifatul menyebut ironis jika wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar masih tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur dasar seperti transportasi dan telekomunikasi.
“Jangan sampai ada satu masyarakat yang yang mesti apa ya ketinggalan dalam hal pembangunan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah kabupaten maupun provinsi untuk mempercepat intervensi kebijakan yang berpihak pada kecamatan terluar seperti Sandaran agar tidak terus terjebak dalam ketertinggalan.
Menurutnya, rencana pembangunan harus benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar tertulis dalam dokumen tanpa realisasi di lapangan.
