Sentralkaltim.id, Samarinda – Kemampuan fiskal Kalimantan Timur yang diproyeksikan menurun pada 2026 tidak akan menghentikan langkah pembangunan daerah. Pemerintah dan DPRD Kaltim menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat akan tetap menjadi fokus utama meski anggaran lebih terbatas.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa pembangunan tetap berlangsung, terutama pada sektor yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Ia menyebut, belanja publik tidak boleh dikorbankan hanya karena ruang fiskal mengecil.
“Pasti ada penurunan. Tapi bukan berarti tidak ada pembangunan di Kaltim. Tetap ada, hanya saja prioritasnya pada program yang berdampak langsung pada IPM. Termasuk program-program gubernur seperti Gratis dan Jaspel. Meski mengalami penurunan, tetap akan diupayakan berjalan sesuai janji pemerintah. Saya kira itu,” ujarnya.
Hasanuddin menekankan bahwa kesinambungan program pembangunan menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi situasi fiskal yang menantang.
Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa kebutuhan penyesuaian anggaran harus dijawab dengan kebijakan yang efisien dan inovatif agar pembangunan tetap memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Terkait pembiayaan yang dialokasikan untuk daerah pemilihan (dapil), Hasanuddin mengaku belum dapat memastikan skema yang akan diterapkan pada 2026.
“Saya belum tahu. Kita akan lihat nanti sesuai pembagian dapil. Nanti kita lihat ya,” lanjutnya.
Ia memastikan bahwa arah pembangunan Kaltim tidak akan berubah dari tujuan utama: melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kemampuan anggaran menurun, pemerintah tetap dipastikan menjalankan agenda pembangunan yang menyentuh kebutuhan publik secara langsung.
