Sentralkaltim.id, Samarinda – Penurunan kekuatan fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menjalankan agenda pembangunan. Fokus diarahkan pada program yang bersinggungan langsung dengan kebutuhan dasar warga, sementara kegiatan non-prioritas diperkirakan mengalami perampingan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa langkah penyesuaian kebijakan anggaran nantinya akan ditentukan oleh pemerintah daerah. Sebab seluruh arah pembangunan telah tertuang dalam dokumen perencanaan resmi seperti KUAPPAS.
“Soal bagian mana yang akan diturunkan, tentu pemerintah yang lebih memahami karena semua sudah ada dalam KUAPPAS. Penekanan pasti pada program yang bukan prioritas. Program unggulan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar biasanya tidak bisa diturunkan. Untuk yang lain-lain, pemerintah yang lebih tahu. Nanti bisa kita tanyakan ke Ibu Sekda, program apa saja yang berkurang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan fisik yang menunjang pertumbuhan wilayah tetap menjadi kebutuhan mendesak dan tidak mungkin dihentikan hanya karena ruang fiskal menyempit. Hal ini penting untuk menjaga laju konektivitas dan layanan publik.
“Ya, biasanya yang bangunan atau sektor utama itu tetap. Yang dikurangi justru yang non-prioritas,” jelasnya.
Hasanuddin menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyesuaian harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan hambatan dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat.
Ia tetap optimistis bahwa prioritas dapat dijaga dengan manajemen anggaran yang terarah. Dengan begitu, pembangunan di Kaltim bisa terus bergerak meskipun kemampuan keuangan daerah tengah berada dalam tekanan.
