Sentralkaltim.id, Samarinda – Tekanan fiskal menghantui perjalanan pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun ini. Pendapatan daerah mengalami penurunan tajam sehingga pemerintah mesti mengatur ulang skala prioritas agar pelayanan publik tidak terganggu. Situasi ini menempatkan pemerintah daerah pada tantangan serius dalam menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti bahwa kondisi fiskal tersebut bukan sekadar fluktuasi biasa. Ia mengingatkan bahwa penurunan penerimaan akan berdampak langsung pada kegiatan pembangunan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kalau kita lihat, ada penurunan sekitar 66 persen. Artinya, fiskal kita akan tertekan dengan penurunan yang hampir mencapai angka tersebut,” ungkapnya.
Hasanuddin mendorong pemerintah untuk lebih cermat dalam memutuskan arah kebijakan anggaran, terutama pada pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Menurutnya, kebijakan efisiensi harus dilakukan secara selektif agar agenda strategis daerah tidak mandek.
Ia memaparkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim saat ini juga ikut terdampak oleh penurunan pendapatan tersebut. Belanja langsung dan tidak langsung menjadi indikator awal bagaimana anggaran daerah perlu ditata ulang.
“Harapan kita tentu semuanya bisa berjalan baik. Keadaan sekarang memang berat. APBD kita sekitar Rp 15,1 triliun yang terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Kalau belanja langsung hampir separuhnya, berarti belanja tidak langsung yang bisa dipakai tinggal sekitar Rp 6–7 triliun,” katanya.
Meski tekanan cukup signifikan, ia tetap yakin pemerintah dapat mencari solusi untuk menjaga roda pembangunan tetap berputar. Hasanuddin berharap masyarakat tetap mendapatkan layanan publik yang optimal meskipun ruang fiskal semakin sempit.
