Sentralkaltim.id, Samarinda – Banjir yang rutin melanda Samarinda menuntut sinergi antara Pemerintah Kota dan Provinsi Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menegaskan bahwa koordinasi dan keselarasan program antara kedua pemerintahan menjadi kunci agar upaya penanganan banjir efektif dan tepat sasaran.
Menurut Abdul Giaz, penanganan banjir membutuhkan biaya besar, sehingga Pemkot dan Pemprov harus duduk bersama merumuskan strategi yang terpadu. Masing-masing pemerintah memiliki kewenangan berbeda, namun fokus utamanya tetap sama: melindungi masyarakat dari dampak banjir.
“Intinya, biaya penanganan banjir itu besar. Jadi pemerintah kota dan provinsi harus klop, duduk bareng, dan cari solusi bersama. Misalnya Wali Kota bicara soal Sungai Karang Mumus, Gubernur bicara Sungai Mahakam. Keduanya benar, karena kewenangan berbeda. Yang penting duduk bersama dan fokus pada solusi bersama,” ujarnya.
Politisi ini menegaskan bahwa penanganan salah satu sungai saja tidak akan efektif jika sungai lain yang terkait tidak dikelola secara bersamaan. Ia memberi contoh hubungan Sungai Karang Mumus dan Mahakam, yang perlu diperlakukan secara terpadu agar masalah banjir bisa tuntas.
“Dua-duanya penting. Karena percuma Karang Mumus lancar kalau Mahakam masih dangkal. Bisa jadi masalahnya seperti botol—tersendat di ujungnya. Jadi harus ada keselarasan program dari pemerintah kota dan provinsi. Kuncinya hanya satu: klop dan kerja bersama untuk Samarinda dan Kalimantan Timur,” katanya.
Abdul Giaz juga mengimbau semua pihak, termasuk pengusaha yang beroperasi di wilayah ini, untuk ikut mendukung kerja sama pemerintah demi kepentingan masyarakat luas.
“Mari duduk bersama. Pemerintah kota dan provinsi harus selaras, begitu pula para pengusaha yang beroperasi di sini. Semua untuk kepentingan masyarakat. Itu saja dari saya, terima kasih,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi yang baik dapat menjadi model penanganan masalah banjir yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif nyata bagi warga Samarinda.
