Sentralkaltim.id, Samarinda – Penurunan kuota haji di Kabupaten Kutai Kartanegara menuai perhatian Komisi IV DPRD Kaltim. Agusri menilai perubahan jumlah kuota yang drastis akan menimbulkan kegelisahan masyarakat yang sudah mengantre bertahun-tahun.
Ia menyebut bahwa kebijakan kuota haji seharusnya mencerminkan jumlah pendaftar di setiap daerah agar tidak terjadi ketimpangan pelayanan.
“Secara teknis kami tidak bisa menjawab penuh, karena pasti ada penilaian proporsional dari pihak terkait. Tapi prinsipnya, dengan banyaknya jamaah yang menunggu bertahun-tahun, seharusnya bisa ada tambahan kuota. Idealnya, daerah dengan pendaftar banyak mendapat proporsi lebih besar dibanding yang sedikit,” ucapnya.
Agusri menyoroti kondisi di Kukar yang mengalami penurunan tajam sementara daerah lain justru naik.
“Kami akan cek datanya. Misalnya di Kukar, dari 400-an turun menjadi 100-an. Itu sangat drastis. Sedangkan di Balikpapan malah naik. Jadi harus ada keadilan dan transparansi, jangan sampai ada permainan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan segera menelusuri alasan perubahan kebijakan ini melalui komunikasi dengan pihak terkait.
Agusri menekankan bahwa pelayanan haji wajib dijaga dari kepentingan tertentu yang dapat merugikan masyarakat.
