Sentralkaltim,id, Samarinda – Kerusakan jalan akibat aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menekankan pentingnya dialog dan mediasi agar perusahaan yang memanfaatkan infrastruktur daerah juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat setempat.
Abdul Giaz menilai kerusakan jalan bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga soal keadilan fiskal. Menurutnya, perusahaan yang mencari keuntungan di wilayah ini seharusnya ikut menanggung dampak yang ditimbulkan, baik dari sisi kerusakan jalan maupun lingkungan.
“Ya, sebenarnya kita ingin langsung turun dan menemui mereka. Kita cari tahu siapa bosnya, lalu kita ajak bicara baik-baik. Intinya begini, mereka cari makan di sini, memanfaatkan akses jalan kita, tapi pajaknya justru masuk ke daerah lain. Jadi tolonglah, jangan sampai merusak jalan di daerah ini tapi tidak memberikan dampak balik bagi daerah,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti hal ini, DPRD berencana melakukan koordinasi intensif dan memastikan pihak perusahaan maupun atasan yang bertanggung jawab diajak berdialog. Pendekatan ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan konflik.
“Karena ini juga jadi bagian dari komisi saya, kami akan koordinasi. Kita cek siapa perusahaan atau pihak yang bertanggung jawab, siapa atasan dan pemiliknya. Kita upayakan mediasi dulu dengan cara baik-baik. Kalau bisa selesai dengan dialog, itu yang kita dorong,” kata Abdul Giaz.
Politisi ini juga mengungkapkan rasa prihatin atas kondisi jalan dan lingkungan yang terus memburuk, meski pemerintah daerah telah bekerja keras membangun infrastruktur demi kepentingan publik.
“Ya, kita sedih. Kita habis-habisan merawat dan membangun daerah ini, tapi dampak yang kita terima justru sebaliknya. Kami tidak meminta macam‑macam, cukup satu saja yang jelas kontribusinya untuk daerah. Jangan sampai semua jalan dan lingkungan kita habis, sementara kita tidak dapat apa-apa,” ucapnya.
Abdul Giaz berharap, melalui pendekatan persuasif ini, perusahaan dapat memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan fiskal, sehingga pembangunan di Kaltim bisa berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat.
