Sentralkaltim.id, Samarinda – Keterlambatan penyaluran seragam sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian publik. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa program unggulan GratisPol Pendidikan ini tidak hadir tepat waktu sehingga mereka harus menutupi kebutuhan seragam anak secara mandiri di awal tahun ajaran.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, memberikan penjelasan bahwa persoalan ini bersumber pada mekanisme keuangan pemerintah yang tidak dapat disederhanakan. Ia menegaskan bahwa persepsi yang keliru di masyarakat juga memperburuk situasi.
“Awalnya orang tua menyangka mempersepsikan bahwa seluruh jenis seragam sekolah itu akan digratiskan padahal yang dimaksud dengan gratis itu adalah yang seragam nasional dan kedua adalah memang untuk pelaksanaan ini yang pertama sudah pasti mengalami keterlambatan,” terang Darlis saat dihapan awak media.
Menurutnya, proses anggaran harus melalui serangkaian pembahasan dan evaluasi sebelum dapat dieksekusi. Hal ini membuat jadwal pengadaan tidak mungkin disesuaikan dengan kalender akademik yang menuntut ketersediaan seragam sejak awal masuk sekolah.
“Jadi sudah pasti mengalami keterlambatan dari implementasi, karena ada proses pembahasan anggaran yang panjang, kemudian harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri, setelah itu diadministrasikan, ditender dan sebagainya, sehingga memerlukan waktu yang tidak sesuai dengan kalender akademik,” jelasnya.
Darlis memaparkan bahwa setelah proses di Kemendagri selesai, pemerintah daerah harus menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pembukaan lelang. Proses lelang sendiri memakan waktu cukup lama sebelum pemenang dapat ditetapkan dan pengadaan seragam dimulai.
“Semua tahapan itu memerlukan waktu. Karena itulah kalender kerja pemerintah tidak bertemu dengan kalender akademik sekolah,” lanjutnya.
Meski demikian, Darlis memastikan bahwa seragam gratis tetap akan diberikan kepada seluruh siswa yang berhak. Ia meminta masyarakat memahami bahwa keterlambatan ini bukanlah bentuk kelalaian, melainkan konsekuensi dari sistem administrasi pemerintah yang harus dipatuhi.
Program ini tetap diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga dan mendukung akses pendidikan yang lebih merata di Kaltim.
