Sentralkaltim.id, Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyoroti belum meratanya pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa ketergesaan dalam menjalankan program ini justru berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama jika kesiapan teknis di lapangan belum benar-benar matang.
Menurutnya, sejumlah permasalahan yang muncul di beberapa daerah di Jawa harus dijadikan acuan agar Kaltim memiliki sistem pelaksanaan yang lebih terukur. Evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman tersebut dianggap penting sebelum pemerintah daerah memperluas implementasi MBG ke seluruh wilayah.
“Banyak temuan masalah MBG itu terjadi di Jawa, khususnya Jawa Barat. Di Kaltim sendiri belum semua wilayah melaksanakan program ini. Karena itu, kita perlu belajar dari pengalaman di sana agar hal serupa tidak terulang,” ujar H. Baba.
Baba menambahkan bahwa aspek teknis penanganan makanan adalah salah satu titik rawan yang sering diabaikan. Ia menjelaskan bahwa kesalahan kecil dalam penyimpanan dan penyajian makanan bisa berdampak besar terhadap kualitas gizi maupun keamanan pangan bagi siswa.
Dalam penjelasannya, ia menggarisbawahi pentingnya pemahaman dasar mengenai pengelolaan makanan yang baik, terutama bagi pelaksana di lapangan yang bertanggung jawab langsung terhadap konsumsi para peserta didik.
“Contoh sederhana, nasi yang baru matang langsung ditutup rapat bisa menimbulkan uap panas dan mempercepat basi. Hal-hal kecil seperti ini perlu jadi perhatian serius,” tegasnya.
Baba menekankan bahwa keberhasilan MBG bukan sekadar soal penyediaan dapur dan bahan baku, tetapi juga memastikan setiap tahap pengelolaan dilakukan secara disiplin. Konsistensi pengawasan, menurutnya, menjadi faktor utama agar kualitas layanan makanan tetap terjaga dan program dapat membawa manfaat jangka panjang.
