Sentralkaltim.id, Samarinda – Di tengah pemangkasan anggaran besar-besaran yang dialami Kalimantan Timur pada 2026, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan bahwa program mandatori seperti pendidikan tidak akan mengalami pemotongan.
Ia menegaskan bahwa penyesuaian anggaran yang sedang dibahas bersama pemerintah provinsi tidak akan menyentuh program wajib. Kebijakan ini menjaga agar layanan pendidikan dan sektor penting lainnya tetap berjalan optimal.
“Kalau yang mandatory itu tidak akan dipotong anggarannya,” tegas Hasanuddin.
Menurutnya, prioritas utama pemerintah tetap pada layanan dasar masyarakat, meskipun sejumlah program lain terpaksa mengalami penyesuaian. Efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan program yang menjadi kebutuhan jangka panjang.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa beberapa sektor nonmandatori akan terdampak oleh pemangkasan, terutama yang terkait dengan belanja operasional atau program tambahan di luar kebutuhan pokok.
Namun ia menegaskan bahwa keputusan final masih menunggu selesainya pembahasan APBD 2026 dan seluruh hasilnya akan diumumkan setelah seluruh komponen anggaran selesai dihitung.
“Nah ini lagi dibahas lagi, tapi belum selesai. Makanya saya belum bisa press release, nanti kalau sudah selesai baru nih,” katanya.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa langkah efisiensi dilakukan agar APBD tetap sehat, berdaya guna, dan memberikan dampak langsung tanpa mengorbankan layanan dasar seperti pendidikan.
