Sentralkaltim.id, Samarinda – Kalimantan Timur menghadapi salah satu pemangkasan Bantuan Keuangan (Bankeu) terbesar dalam sejarahnya setelah nilai alokasi dari provinsi ke kabupaten/kota dipangkas dari Rp1,9 triliun menjadi hanya sekitar Rp250 miliar pada 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Bankeu merupakan komponen yang paling besar terdampak dalam penyesuaian APBD tahun depan dan pasti akan dirasakan seluruh daerah di Kaltim.
“Pasti yang paling besar nanti di Bankeu ya. Bantuan Keuangan dari Rp1,9 triliun itu menjadi sekitar Rp250 miliar. Jadi akan terasa dampaknya di sepuluh kabupaten kota,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemangkasan ini tak hanya berdampak pada pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga pada penyesuaian anggaran internal organisasi perangkat daerah (OPD) serta belanja operasional legislatif.
“Kemudian nanti kita proporsional beberapa SKPD, termasuk wakil, akan menyesuaikan nanti,” tambahnya.
Menurutnya, penurunan Bankeu secara signifikan ini membuat pemerintah daerah harus melakukan prioritas ulang pada pembangunan fisik, layanan dasar, serta belanja program masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa keputusan final masih menunggu rampungnya pembahasan APBD 2026.
“Pembahasan ini Belum final, Nanti kalau udah clear baru kita umumkan secara resmi,” ucapnya singkat.
Hasanuddin mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus mulai menyiapkan langkah antisipatif agar dampak pemangkasan tidak menghambat pelayanan publik di daerah. Ia optimis penyesuaian dapat dilakukan sepanjang perencanaan anggaran disusun dengan teliti dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
