Sentralkaltim.id, Samarinda – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa pengelolaan alur Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sepihak atau parsial. Ia menilai persoalan banjir tidak akan selesai jika normalisasi hanya dilakukan di satu titik.
Hasanuddin menyoroti isu wacana penutupan Sungai Mahakam yang sempat mencuat. Menurutnya, keputusan seperti itu harus berdasarkan putusan resmi yang melibatkan pemerintah pusat karena menyangkut aset nasional.
“Kalau soal itu kita belum tahu secara pastinya. Itu harus ada putusan dari pemerintah pusat dan tidak bisa dilakukan secara sepihak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika daerah ingin mengelola alur sungai, diperlukan proses panjang dan argumentasi kuat. Penutupan tanpa dasar dapat menimbulkan masalah hukum maupun sosial.
“Kalau itu iya, harus. Perlu waktu dan effort ya. Tapi kalau tiba-tiba ditutup tanpa ada penjelasan yang kuat, nanti jadi masalah,” katanya.
Terkait normalisasi Mahakam, Hasanuddin menegaskan bahwa pengurukan sungai merupakan langkah yang wajib dilakukan. Namun, ia mengingatkan normalisasi tidak boleh hanya dilakukan di hilir tanpa memperhatikan kondisi hulu dan saluran air kota.
“Oh itu wajib. Saya kira pengurukan bagus. Cuma nggak boleh cuman hilir aja. Harus dari hulu juga, dari kambang, terus selokan, sampai turun ke sungai. Jadi nggak bisa sepi ya,” jelasnya.
Menurutnya, penyelesaian banjir membutuhkan kerja terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Ia mengingatkan bahwa sebagian penampungan air yang ada saat ini merupakan peninggalan zaman Belanda dan sudah tidak memadai.
Hasanuddin berharap pemerintah dapat merumuskan langkah besar yang komprehensif agar penanganan banjir tidak lagi bersifat tambal sulam.
