SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Target penyediaan 1.000 rumah layak huni dalam lima tahun yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi harapan baru bagi warga berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak. Program ini disusun untuk menjawab kesenjangan akses terhadap tempat tinggal yang aman dan sehat, terutama bagi masyarakat di kecamatan-kecamatan yang selama ini sulit mendapatkan bantuan perumahan.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan bantuan rumah layak huni tidak hanya menjadi proyek pembangunan, tetapi juga intervensi sosial yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Ia mengakui masih banyak keluarga yang tinggal di bangunan rapuh, rumah panggung yang tidak memenuhi standar keselamatan, atau hunian sempit tanpa ventilasi memadai.
“Program ini penting karena menyentuh kebutuhan dasar. Rumah yang layak memberi rasa aman, kesehatan, dan martabat bagi keluarga,” ujarnya.
Dalam program ini, pemerintah akan mendahulukan warga dengan tingkat keterbatasan paling besar seperti keluarga miskin ekstrem, lansia tunggal, penyandang disabilitas, serta ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga.
“Pendataan dilakukan oleh kepala desa dan diverifikasi ulang oleh dinas terkait agar tidak ada keluarga rentan yang terlewat,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya menggunakan material yang kuat dan standar konstruksi yang aman. Setiap unit rumah akan dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni, bukan sekadar memenuhi angka target. Pemerintah ingin memastikan rumah tersebut dapat dihuni dalam jangka panjang. Mahyunadi menyebut kualitas merupakan unsur penting dalam program ini.
“Tidak sekadar membangun, tapi memastikan rumah benar-benar layak digunakan bertahun-tahun,” katanya.
Untuk mempercepat capaian, Pemkab Kutim membuka ruang kerja sama dengan perusahaan di sektor pertambangan dan perkebunan melalui program CSR. Dukungan semacam itu diharapkan membantu memperluas jumlah penerima manfaat, terutama di desa-desa terpencil. Pemerintah juga berharap partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong dapat mengurangi biaya pembangunan.
Mahyunadi menyebut keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur peningkatan kesejahteraan warga Kutai Timur dalam lima tahun ke depan.
“Kalau target 2028 tercapai, itu berarti semakin sedikit warga yang tinggal di rumah tidak layak,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
