SENTRALKALTIM.ID , Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan menjelang tahun fiskal 2026. Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan fiskal tetap sejalan dengan perubahan arah kebijakan nasional yang dipengaruhi dinamika global.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menuturkan bahwa komunikasi lintas lembaga dilakukan lebih terstruktur pada tahun ini. Menurutnya, perubahan kebijakan pusat sering kali membawa implikasi langsung terhadap kapasitas pembiayaan daerah, sehingga sinkronisasi harus dilakukan lebih awal.
“Saya minta Sekda dan BPKAD untuk terus berkoordinasi dengan Kemenkeu. Kita ingin memastikan tidak ada ruang kosong informasi ketika pusat menyesuaikan fiskalnya,” jelasnya.
Ia menyebut koordinasi ini bukan hanya terkait dana transfer, tetapi juga ruang fiskal dan proyeksi belanja wajib.
Ardiansyah mengapresiasi pendekatan Menteri Keuangan Purbaya, yang menurutnya menyajikan lanskap risiko global secara utuh. Analisis tersebut, kata dia, membantu daerah memahami mengapa kebijakan pusat mungkin berubah.
“Pak Menteri membaca gejolak global secara menyeluruh, dan itu sangat relevan bagi daerah. Kutim juga harus bersiap menghadapi setiap kemungkinan,” katanya.
Pemerintah menilai langkah ini penting mengingat sebagian besar struktur APBD masih ditopang oleh transfer pusat. Perubahan DBH atau DAU akan memengaruhi kemampuan daerah mempertahankan program prioritas. Karena itu, Kutim juga mulai memperkuat agenda kemandirian fiskal.
“Kami ingin PAD semakin kuat. Tidak selamanya kita bergantung pada pola pembiayaan yang sama,” tandas Ardiansyah. (ADV/Diskominfo Kutim/—)
