Sentralkaltim.id, Samarida – Di tengah dinamika fiskal dan penyesuaian anggaran daerah, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, mengingatkan pemerintah bahwa sektor pendidikan tak boleh menjadi korban. Bagi legislator senior ini, pendidikan bukan sekadar amanat konstitusi yang memerintahkan alokasi 20 persen APBD, tetapi merupakan pilar utama pembangunan manusia yang menentukan masa depan Kalimantan Timur.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pembangunan SDM. Pemerintah daerah menurutnya tidak boleh bermain-main dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
“Pendidikan harus merupakan prioritas utama… Tidak boleh main-main. Itu selalu diperhatikan dalam rangka pengesahan anggaran pendapatan belanja,” kata Makmur.
Terkait program pendanaan pendidikan, ia menyebut pemerintah telah berkomitmen membiayai berbagai jenjang, mulai dari S1 hingga profesi. Namun, ia mengingatkan pentingnya kesinambungan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif di masyarakat.
“Jangan sampai periode ini diputus begitu saja. Nanti ada timbul kecurigaan, ada apa ini? Kenapa ini tidak dilakukan?” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor yang tidak boleh dikalahkan oleh program lain, mengingat dampaknya terhadap kualitas generasi masa depan.
“Pendidikan ini paling utama. Biar yang lain mengalah. Ini penting karena pemberdayaan manusia tidak bisa ditawar,” tutup Makmur.
