SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencoba membangun model baru pemberdayaan lansia melalui program Sekolah Lansia, sebuah inisiatif yang tidak hanya dirancang untuk mengisi waktu luang peserta, tetapi juga menguatkan konsep pembelajaran sepanjang hayat. Program ini menarik karena memanfaatkan sistem pendidikan non-formal yang sudah ada, sehingga tidak memerlukan pembangunan lembaga baru dan tetap bisa menjangkau lebih banyak warga.
Integrasi program ke PKBM dan SKB memberi gambaran bahwa pemerintah daerah ingin memaksimalkan infrastruktur yang telah lama beroperasi, sembari mengurangi beban anggaran. Pendekatan ini relevan dengan kapasitas fiskal daerah yang mesti digunakan secara efisien, terutama untuk sektor sosial yang cakupannya luas.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, menjelaskan bahwa program dirancang setelah mempertimbangkan dinamika demografis dan kebutuhan lansia di wilayahnya.
“Kami melihat para lansia sebenarnya masih memiliki potensi sosial yang besar, dan sayang bila tidak disalurkan melalui kegiatan yang terstruktur. Dengan memanfaatkan PKBM dan SKB, kami bisa mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan sesuai dengan karakteristik peserta yang sangat beragam,” ucapnya dalam penjelasan cukup panjang.
Kurikulum setahun yang diberikan kepada peserta mencakup beberapa aspek: kesehatan fisik, kemampuan motorik halus, seni, keterampilan ekonomi kecil, hingga kegiatan psikologis untuk mempertahankan fungsi kognitif. Format ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggabungkan aspek rekreatif dengan kemampuan praktis yang tetap relevan di kehidupan sehari-hari.
SKB Kutim menjadi pusat kegiatan utama karena fasilitasnya dianggap paling lengkap. Di sisi lain, metode jemput bola dipakai untuk memastikan akses yang setara bagi lansia dari kecamatan jauh, yang selama ini sering terhambat oleh keterbatasan transportasi.
Junaidi berharap model ini bisa menjadi prototipe bagi daerah lain yang ingin mengembangkan kebijakan serupa.
“Jika program ini berjalan baik, kami ingin membuktikan bahwa pemberdayaan lansia bisa dilakukan tanpa biaya besar, asalkan pendekatannya tepat dan memanfaatkan potensi lokal. Harapannya, langkah ini bisa menginspirasi kebijakan yang lebih inklusif di tingkat provinsi maupun nasional,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
