SENTRALKALTIM.ID, Sangatta — Stabilitas harga beras SPHP di Kutai Timur (Kutim) membuat komoditas ini menempati posisi strategis dalam kebijakan pengendalian pangan jelang akhir tahun. Disperindag Kutim kini memperluas cakupan pengawasan, tidak hanya untuk memastikan harga tetap berada di bawah HET, tetapi juga untuk mengevaluasi potensi penyimpangan dalam rantai distribusi.
Pemantauan terbaru menunjukkan harga SPHP lima kilogram berada pada kisaran Rp62.000–65.000, dan sejauh ini belum ada indikasi lonjakan harga. Namun, pemerintah menilai bahwa kenaikan konsumsi bulanan pada November–Desember berpotensi mengganggu keseimbangan pasokan jika distribusi tidak diamankan.
Pejabat Pengawas Perdagangan Disperindag, Achmad Dony Erviady, mengatakan pengawasan tahun ini lebih menekankan aspek verifikasi data dan transaksi.
“Kami memeriksa bukti pembelian, volume distribusi, hingga rotasi stok. Semua pengecekan ini dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko. Ketika permintaan meningkat, potensi penyimpangan juga naik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pedagang telah diberi instruksi untuk tidak menjual SPHP sebagai komoditas premium, termasuk larangan memodifikasi kemasan.
Dony menambahkan bahwa pelaporan pedagang kini menjadi bagian integral dari sistem pengawasan harian.
“Pedagang harus memberi tahu ketika stok mereka menipis. Dengan pelaporan itu, kami bisa mempercepat pengiriman dari distributor,” ujarnya.
Mekanisme ini menjadi penting karena pernah terjadi jeda distribusi yang menimbulkan spekulasi kecil di sejumlah lapak ritel.
Dalam perspektif pasar, keberadaan SPHP berfungsi sebagai penahan gejolak harga beras medium. Ketika SPHP stabil, pedagang kehilangan insentif untuk menaikkan harga barang substitusi. Karena itu, Disperindag menyebut SPHP bukan sekadar komoditas intervensi, tetapi instrumen stabilisasi yang bekerja langsung pada perilaku pasar.
“Kami berencana mempertahankan pola pengawasan hingga awal 2026 untuk memastikan seluruh komoditas berada pada harga wajar,” timpal Dony. (ADV/Diskominfo Kutim/—).
