SENTRALKALTIM.ID, Jakarta – Polemik pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) kian memanas. Sejak wacana Munaslub pertama kali muncul, sejumlah pengurus di daerah mengaku kebingungan akibat rentetan kebijakan dan informasi yang dinilai tidak transparan. Sebanyak 24 pengurus provinsi menyoroti sejumlah kejanggalan dalam proses menuju Munaslub tersebut.
Berikut rangkuman masalah yang menjadi sorotan mereka:
• Informasi pelaksanaan Munaslub diterima bukan dari panitia karteker.
• SK karteker beredar dan diedarkan tanpa kejelasan sumber resmi.
• Hasil Rakonsul (Rapat Konsultasi) dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
• Rakonsul sebelumnya menyepakati biaya pendaftaran sebesar Rp500 juta, dikelola panitia dan sisanya dikembalikan ke Ketua PB terpilih.
• Struktur pembiayaan hasil Rakonsul disebut berubah tanpa pemberitahuan jelas.
• Tidak adanya penandatanganan berita acara kesepakatan Rakonsul memunculkan curiga.
• Pertanyaan beberapa provinsi soal penggunaan dana Rp500 juta tidak dijawab oleh panitia penjaringan, hanya diarahkan menunggu Munaslub.
Para pengurus provinsi menilai kondisi ini memperlihatkan lemahnya tata kelola dan potensi keberpihakan panitia.
“Kami bingung harus bertanya kepada siapa. Semestinya Munaslub berlandasan kepada Anggaran Dasar PSTI sebagai dasar hukum,” kritik salah satu perwakilan provinsi.
Mereka juga menilai penilaian panitia karteker terhadap keabsahan SK PSTI berlebihan dan dilakukan secara sepihak. Menurut mereka, jika ada evaluasi, mestinya pengurus demisioner ikut dikonsultasi.
“Kami mempertanyakan bagaimana cara kerja karteker dan panitia TPP. Jika tidak memahami aturan organisasi, marilah bertanya. Jangan ada gelagat kasar apalagi berpihak,” lanjutnya.
Pengurus daerah juga meminta Ketua KONI Pusat turun tangan mengambil langkah strategis guna meredam konflik antara karteker dan pengurus PSTI. Mereka khawatir dualisme kebijakan akan berdampak pada prestasi sepak takraw nasional.
“Jika begini perjalanannya, sepak takraw bisa menurun jauh dari harapan. Kita ingin olahraga ini kembali membara di event nasional dan internasional,” tegas sumber tersebut.
Selain itu, mereka menyoroti potensi pembengkakan anggaran. Jika satu calon diwajibkan menyediakan Rp500 juta, maka dua calon akan menghadirkan dana Rp1 miliar. Besaran dana ini dinilai tidak masuk akal hanya untuk penyelenggaraan Munaslub.
Pengurus provinsi mengingatkan kembali bahwa kesepakatan Rakonsul jelas: dana digunakan untuk pembiayaan Munaslub dan sisa harus dikembalikan kepada ketua terpilih. “Nanti kita lihat apakah komitmen ini dijalankan atau tidak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak karteker dan panitia penjaringan belum memberikan klarifikasi resmi. Para pengurus berharap keterbukaan segera dilakukan demi mencegah krisis legitimasi organisasi.
