SENTRALKALTIM.ID, Samarinda – Sejumlah perwakilan dari tiga provinsi menyampaikan kekecewaan terhadap keputusan perwakilan KONI Pusat yang dinilai tidak kooperatif dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PB PSTI). Mereka menilai kebijakan yang mengecualikan peserta dari tiga provinsi tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan konflik internal berkepanjangan.
“Kami kecewa terhadap keputusan perwakilan KONI pusat yang tidak kooperatif dalam menerima peserta perwakilan tiga provinsi, padahal di ketiga provinsi ada SK tertanggal 2023 dan berakhir tahun 2027. Alasannya yang kita dengar sangat tidak masuk akal,” ungkap salah satu perwakilan daerah yang menolak keputusan tersebut.
Ia menilai keputusan tersebut bertentangan dengan prinsip organisasi yang seharusnya menjunjung dasar hukum dan administrasi yang sah.
“KONI ini kan organisasi yang seharusnya menjalankan setiap pengambilan keputusan secara berdasar. Misalnya, dia katakan ada tiga provinsi yang tidak bisa masuk, sementara tiga provinsi ini mempunyai SK dan pelantikannya dihadiri oleh gubernur serta dilantik KONI provinsi,” tegasnya.
Selain menyoroti sikap KONI Pusat, mereka juga meminta karateker untuk bersikap lebih jujur dan independen dalam mengawal agenda Munaslub.
“Kami juga meminta karateker melihat keadaan agenda Munaslub ini dengan jujur. Kami menduga ada keberpihakan antara karateker dengan calon ketua PB. Aneh, teman-teman ini dipersulit masuknya ke forum rakorsul,” tambahnya.
Pihaknya berharap Ketua Karateker turun langsung untuk menengahi permasalahan agar tidak menimbulkan kericuhan di tubuh organisasi sepak takraw nasional.
“Kami mohon kepada Ketua Karateker turun tangan menengahi permasalahan Munaslub, jangan sampai ada keributan yang berkepanjangan di organisasi sepak takraw ini. Kami berharap Ketua Karateker mengeluarkan nama-nama yang bermasalah,” ujarnya.
Menurutnya, sejak munculnya persoalan pada Munas di Sukabumi hingga sengketa di BAKI, keputusan karateker selalu menimbulkan riak dan ketidakpuasan. Ia mengingatkan agar pimpinan KONI dan karateker berhati-hati karena kisruh ini bisa berujung pada proses hukum.
“Kami meminta Ketua KONI dan Ketua Karateker melihat dengan bijaksana kegiatan Munaslub ini, karena bisa berbahaya nanti ujungnya saling lapor di pengadilan. Kasihan atlet daerah bahkan atlet di Pelatnas bisa jadi korban,” katanya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tujuan berorganisasi seharusnya untuk membangun dan memfasilitasi atlet agar berprestasi, bukan terjebak dalam konflik internal.
“Kita ini berorganisasi tujuannya membangun dan memfasilitasi atlet ke tingkat prestasi yang lebih baik. Perlu diingat, kita tahun 2018 sampai 2023 berturut-turut mendapatkan emas di tingkat internasional,” ujarnya.
Pihaknya juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam susunan panitia karateker.
“Contohnya, ada nama yang menjadi saksi di pengadilan BAKI juga menjadi panitia karateker. Ini sangat tidak rasional. Kalau dilihat, ada kecurigaan bahwa karateker tidak independen. Padahal kemarin saat pertemuan dengan Ketua Karateker, beliau berjanji akan independen dan netral. Kami meminta janjinya ditepati, apakah betul Munaslub ini bersifat netral atau tidak,” pungkasnya.
